KSP Kelas 'Kakap' Wajib Terhubung ke PPATK

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) mewajibkan koperasi simpan pinjam (KSP) dengan Klasifikasi Usaha Koperasi 3 dan 4 terhubung ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Keputusan tersebut dibuat setelah KemenKopUKM melakukan join audit KSP dengan PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami sudah melakukan join audit antara PPATK dan OJK. Kami mewajibkan KSP dengan KUK 3 dan 4 terhubung dengan PPATK. Sampai saat ini sudah ada 756 KSP yang terhubung dengan PPATK. PPATK akan mengawasi setiap transaksi KSP KUK 3 & 4 dengan nilai di atas 500 juta rupiah," kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi dalam keterangan di Jakarta, Selasa (21/2).

Zabadi menambahkan KSP dengan KUK 3 adalah koperasi yang punya aset di atas 100-500 miliar. KSP ini juga punya modal sendiri sebanyak 15-40 miliar dengan jumlah anggota sebanyak 9.001 hingga 35.000 anggota.

Sedangkan KSP yang masuk dalam KUK 4 adalah KSP yang punya aset di atas 500 miliar rupiah, punya modal sendiri sebanyak 40 miliar rupiah dan memiliki anggota di atas 35 ribu orang.

Tidak hanya mewajibkan KSP untuk terhubung ke PPATK, KemenKopUKM juga terus melakukan langkah-langkah preventif dalam mengawasi KSP di Indonesia. Salah satunya dengan mewajibkan KSP untuk melapor kepada KemenKopUKM secara periodik.

"Dari awal kami minta laporan per semester, akan ditingkatkan menjadi per triwulan," ucap Zabadi.

Laporan tersebut mencakup, informasi usaha, neraca keuangan, dan lain sebagainya seperti prospektus keuangan yang terdapat pada perusahaan publik.

"Jika tidak ada laporan, maka akan diberi sanksi berupa tidak diberikan izin usaha baru, pengembangan usaha, dan penilaian kesehatan koperasi," ucapnya.