Indonesia Tak Bisa Tumbuh jika Porsi Impor Lebih Besar

» Hilirisasi kunci Indonesia bisa bebas dari jebakan negara berpendapatan menengah.

» Kebergantungan impor hambat penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

JAKARTA - Indonesia tidak akan bisa tumbuh jika porsi impor terus mendominasi konsumsi dalam negeri, ketimbang memanfaatkan produk dalam negeri. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, di Jakarta, Senin (13/2), mengatakan jika porsi impor impor berlebihan bisa menghambat pertumbuhan industri dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

"Refleksikan ke diri maupun unit di tempat kerja kita masing-masing untuk memakai produk dalam negeri," kata Suahasil dalam suatu seminar yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (13/2).

Penggunaan produk dalam negeri jelas Suahasil menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru ekonomi di Indonesia. Penggunaan produk dalam negeri juga menjadi perhatian saat melakukan hilirisasi, yang juga merupakan sumber lainnya dalam pertumbuhan baru ekonomi di Tanah Air.

Jika hilirisasi dilakukan untuk barang impor, pada akhirnya uang yang dipakai pengusaha untuk membeli barang impor tidak akan berputar di dalam negeri dan tidak menyejahterakan masyarakat.

Hilirisasi, kata Suahasil, merupakan kegiatan yang kini terus digencarkan pemerintah agar Indonesia bisa maju, keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah, hingga menciptakan pendapatan per kapita yang lebih tinggi.

"Semua ini tidak bisa dilakukan tanpa manufaktur," kata Suahasil.

Hal itu yang mendorong pemerintah mengeluarkan beberapa aturan untuk melarang ekspor sumber daya alam (SDA) tertentu secara mentah dengan harapan bisa diolah terlebih dahulu di Tanah Air untuk meningkatkan nilai tambah dan menumbuhkan industri.

Selain penggunaan produk dalam negeri dan hilirisasi, ia menyebutkan terdapat pula empat sumber pertumbuhan ekonomi baru lainnya, yaitu pemanfaatan ekonomi digital, pengembangan UMKM, pengembangan ekonomi hijau, dan transisi menuju energi terbarukan.

Kurang Berkualitas

Pakar sosiologi ekonomi dari Universitas Brawijaya (UB), Imron Rozuli, mengatakan impor harus ditekan serendah mungkin karena dengan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi, konsumsi barang impor membuat pertumbuhan kurang berkualitas dan pada akhirnya akan menghambat industri dalam negeri.

"Dalam kondisi neraca perdagangan yang surplus maka pertumbuhan ekonomi menjadi indikator bekerjanya kegiatan produksi. Tapi selama ini, mayoritas aspek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masih ditopang oleh konsumsi agregat dibanding produksi dan investasi," kata Imron.

Defisit neraca perdagangan khususnya impor produk konsumsi justru semakin membebani, sehingga perlu terus mendorong kegiatan produksi nasional. Di sisi lain, produksi pertanian masih berbiaya tinggi.

"Produksi mahal ini terjadi karena mulai bibit dan pupuk sebagai instrumen utama produksi padi masih dipandang cukup mahal oleh petani, di mana pola pupuk subsidi sampai sekaramg tidak efektif dalam distribusinya sehingga biaya transaksi meningkat," kata Imron.

Secara terpisah, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan kebergantungan impor akan menghambat penciptaan lapangan kerja dan upaya penanggulangan kemiskinan.

"Kalau bisa dilakukan substitusi produk impor dengan produk dalam negeri sehingga akan banyak industri baru yang muncul, yang akan menyerap banyak lapangan kerja," terang Awan.

Selain mengentaskan kemiskinan dan menekan impor, substitusi juga akan menggairahkan pelaku usaha untuk mendorong hilirisasi sektor industri. "Kalau produk lokal diutamakan dan impor ditekan maka hilirisasi dengan sendirinya akan jalan," kata Awan.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan hilirisasi satu-satunya solusi bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah.

"Indonesia tidak akan mungkin mengejar pendapatan rata-rata penduduk negara maju kalau tidak bisa mengolah sumber daya alamnya sendiri. Ingat kita punya 250 juta penduduk, jadi pasar dalam negeri besar, kalau hilirisasi terjadi tidak pusing memikirkan pasar lagi," papar Aditya.