Impor Barang secara 'Online' Meresahkan UMKM

Untuk memperkuat pasar domestik tersebut maka penting juga menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan program perlindungan sosial (perlinsos). Kemudian, memperkuat ketahanan pangan melalui optimalisasi pasokan, perbaikan manajemen pasokan, logistik, dan diversifikasi pangan.

Kebijakan Hilirisasi

Pemerintah, jelas Ferry, juga berupaya meningkatkan investasi melalui kebijakan hilirisasi sumber daya alam, pemanfaatan devisa hasil ekspor, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan aturan pelaksana Cipta Kerja.

Begitu pula program peningkatan produktivitas dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program padat karya dan dukungan pelatihan (reskilling dan upskilling), pengembangan closed loop UMKM, serta pembiayaan UMKM.

"Kita hati-hati akan risiko resesi, terutama berkaitan dengan isu padat karya. Pemerintah mengoordinir sekitar 14 kementerian/lembaga untuk mendorong program padat karya sebagai mitigasi menghadapi risiko resesi," ungkap Ferry.

Terakhir, pemerintah akan menguatkan fondasi UMKM dalam ekosistem ekonomi digital.

Diminta terpisah, pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya Malang, Andy Fefta Wijaya, mendukung sertifikasi UMKM agar mandiri dan tahan menghadapi bermacam potensi krisis.

"Potensi krisis ke depan selalu ada, dengan produk dalam negeri yang berkualitas, masyarakat mau membeli dan akan menghemat devisa. Jadi, ini akan membantu optimalisasi penggunaan komponen lokal," kata Andy.

Dia juga mengimbau agar pelaku usaha mitra BUMN untuk menggunakan komponen dan produk UMKM. "Begitu juga dengan bahan pangan, impornya harus ditekan dan lebih memprioritaskan suplai bahan dari dalam negeri," pungkasnya.