Impor Barang secara 'Online' Meresahkan UMKM

» Perlindungan produk UMKM dari serbuan barang impor melalui platform digital sangat mendesak.

» Penguatan pasar domestik dan konsumsi dalam negeri sebagai upaya memitigasi resesi.

JAKARTA - Upaya pemerintah memperkuat pasar domestik sebagai strategi untuk memitigasi ancaman resesi ekonomi global harus direalisasikan dalam bentuk kebijakan yang benar-benar memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, di Jakarta, Rabu (25/1), mengatakan peningkatan pemanfaatan produk lokal harus sejalan dengan implementasi pengadaan barang jasa pemerintah sebesar 40 persen untuk UMKM.

"Penekanan ke kementerian/lembaga hingga pemda sangat penting. Kalau ada hambatan teknis pengadaan barang, sebaiknya segera diselesaikan agar awal tahun UMKM bisa partisipasi ke sistem pengadaan," ungkap lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.

Selain itu, perlindungan produk UMKM dari serbuan barang impor terutama melalui platform digital dinilai sangat mendesak. Indikasi impor dari Tiongkok meningkat signifikan baik lewat jalur tradisional maupun platform digital, sehingga harus jadi perhatian pemerintah.

"Impor barang via online sudah sangat meresahkan. Makanya, banyak UMKM banting stir jadi reseller atau pedagang, dibanding produsen karena tidak mampu bersaing dari sisi harga," ungkap Bhima.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi Indef, Nailul Huda, mendukung penggunaan produk lokal dalam konsumsi domestik karena konsumsi rumah tangga menyumbang 56 persen lebih dari produk domestik bruto (PDB). "Artinya, jika konsumsi rumah tangga lebih banyak produk lokal maka multiplier effect-nya cukup besar untuk industri lokal termasuk UMKM," terang Huda.

Masalahnya, konsumsi produk lokal ini belum kuat dan beberapa produk pengadaan pemerintah masih disuplai dari impor. Sebab itu, penggunaan produk lokal seharusnya dimulai dari konsumsi pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa.

Dalam seminar bertajuk "Resiliensi Ekonomi Nasional di Tengah Ancaman Resesi Global", Staf Ahli bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan pemerintah memperkuat pasar domestik dan konsumsi produk dalam negeri dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi di 2023 yang diperkirakan berada di kisaran 4,7-5,3 persen.

"Penguatan itu antara lain mendorong sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan memberikan dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah," jelas Ferry.

Penguatan pasar domestik dan konsumsi dalam negeri tersebut merupakan salah satu dari enam kebijakan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini.

"Kita punya pasar domestik yang tinggi, yakni 55-57 persen (kontribusi terhadap PDB-red) maka ini kita optimalkan," katanya.

Untuk memperkuat pasar domestik tersebut maka penting juga menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan program perlindungan sosial (perlinsos). Kemudian, memperkuat ketahanan pangan melalui optimalisasi pasokan, perbaikan manajemen pasokan, logistik, dan diversifikasi pangan.

Kebijakan Hilirisasi