Dituding TakTransparan, Tiongkok Desak AS Setop Politisasi Covid-19 di Negaranya

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning mendesak Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan politisasi pandemi Covid-19 yang terjadi di negaranya dalam beberapa waktu terakhir.

"Kami telah mencatat akhir-akhir ini kami mengamati beberapa orang di AS berkomentar tentang penyesuaian kebijakan anti pandemi di China," kata Mao di Beijing, dikutip Kamis (5/1).

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price yang menyebut Tiongkok tidak transparan dalam memberikan data perkembangan terbaru Covid-19.

Menjelang akhir Desember 2022, otoritas Tiongkok memang memutuskan untuk tidak mengumumkan data perkembangan kasus Covid-19. Ini seiring dengan dicabutnya aturan-aturan pembatasan anti pandemi.

"Kami juga memperhatikan banyak orang mengatakan jika AS tidak mempolitisasi pandemi dan memperlakukannya secara bertanggung jawab serta mengutamakan keselamatan masyarakat seperti yang dilakukan pemerintah Tiongkok, mungkin situasi Covid-19 di AS dan seluruh dunia tidak akan menjadi seperti sekarang ini," ujar Mao yang balik menuduh.

Mao menegaskan bahwa pemerintah Tiongkok telah mengambil kebijakan dan melakukan tindakan yang bertanggung jawab dengan memprioritaskan keselamatan nyawa warganya dan mendukung solidaritas global melawan pandemi guna memulihkan perekonomian dunia.

"Kami sangat berharap fokus terhadap penanggulangan virus daripada mempolitisasi masalah Covid-19 dan berharap negara-negara lain dapat meningkatkan solidaritas dan melakukan upaya bersama memerangi pandemi sejak dini," ucapnya.

Lebih lanjut, kata dia, Beijing telah melakukan lebih dari 60 kali pertemuan teknis dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bahkan dua di antaranya dilakukan setelah Tiongkok melonggarkan kebijakan anti pandemi pada 7 Desember lalu. Pihaknya juga terus menginformasikan data genom virus pada Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data (GISAID) secara berkala.

Beberapa negara, seperti AS, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia mewajibkan para pelaku perjalanan dari Tiongkok untuk menunjukkan hasil tes negatif PCR.

"Pakar kesehatan dari berbagai negara justru mengatakan bahwa membatasi orang yang masuk suatu negara dengan menargetkan warga Tiongkok seharusnya tidak perlu dilakukan," tutur Mao menanggapi kebijakan berbagai negara tersebut.