Hentikan Polemik Impor Beras

JAKARTA - DPR RI meminta pemerintah menghentikan wacana opsi impor beras. Kebijakan ini menimbulkan polemik lantaran data stok beras antara yang dimiliki Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Pertanian (Kementan) berbeda.

"Saya menolak wacana impor beras yang diutarakan Bulog. Sebab, klaim data Kementan menunjukkan produksi dalam negeri masih cukup dan meminta Bulog mengoptimalkan menyerap produksi dari petani. Selama ini, penyerapan dari Bulog selalu tidak memenuhi target," ujar anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, di Jakarta, Kamis (24/11).

Menurutnya, adanya perbedaan data stok beras di Indonesia ini menandakan kurang harmonis kerja antar-instansi pemerintah. Karena itu, kebijakan impor beras yang diambil dianggap tidak akurat, bahkan merugikan para petani Indonesia.

Adapun berdasarkan keputusan rapat di Komisi IV DPR RI, jelasnya, menugaskan Bulog menyerap beras petani lokal dengan harga komersial sebanyak 600 ribu ton. Selain itu, dilansir dari informasi Kementan membuktikan bahwa stok beras cukup dan tersedia untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Untuk itu, Wakil rakyat daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat I ini meminta Bulog, sebagai operator pangan dalam pengadaan CBP, memprioritaskan produksi dalam negeri, terutama penyerapan gabah petani. Dia pun menekankan untuk tidak melakukan impor beras karena harga beras di pasar internasional sedang tinggi.

Dirinya pun menyampaikan kritik terhadap kinerja penyerapan oleh Bulog yang selalu turun setiap tahun. Sebagai contoh, penyerapan pada 2018 bisa mencapai 1,4 juta ton, kemudian turun menjadi 1,2 juta ton pada 2019. Bahkan, per semester I-2022, penyerapan baru sekitar 550 ribu ton.

Dia pun menyayangkan, jelang akhir tahun 2022, sejumlah harga komoditas pangan mulai merangkak naik. Karena itu, dia meminta pemerintah harus segera mencari cara agar harga tetap stabil.

Siap Serap

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Kementan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (23/11), Bulog selalu konsisten berpihak kepada petani dengan terus menyerap produksi dalam negeri walaupun hasil serapannya belum cukup untuk kebutuhan cadangan beras nasional.

Untuk mencukupi kebutuhan cadangan beras tersebut, lanjutnya, Bulog sebagai operator siap menjalankan penugasan dari pemerintah dalam rangka bersama-sama mewujudkan stabilitas harga beras nasional.

Komisi IV DPR RI, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas)/ National Food Agency (NFA), Kementerian Pertanian, Bulog, dan ID FOOD, meminta Kementan mendukung upaya pemenuhan stok beras tersebut dengan menyediakan 600 ribu ton beras produksi dalam negeri untuk diserap Bulog.

Hal tersebut tertuang dalam kesimpulan RDP yang digelar, Rabu, (23/11), di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta. Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus Pimpinan Rapat Sudin menyatakan, stok 600 ribu ton tersebut harus disediakan Kementan dalam waktu enam hari kerja di mana beras tersebut selanjutnya akan diserap oleh Bulog melalui mekanisme komersil.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mendukung penuh keputusan RDP terkait pemenuhan cadangan beras Bulog tersebut, pasalnya saat ini Indonesia benar-benar membutuhkan tambahan stok cadangan beras untuk intervensi pasar dan mengantispasi kondisi tidak terduga seperti bencana. Stok beras di Bulog saat ini tersedia 594 ribu ton.

"Berdasarkan angka tersebut, setidaknya sampai akhir tahun kita butuh peningkatan stok cadangan beras Bulog sampai 1,2 juta ton. Penambahan stok tersebut agar dapat menjamin stabilitas harga dan mengamankan kebutuhan masyarakat apabila terjadi kondisi kedaruratan," ujarnya.