Elon Musk Usulkan Zona Adminitrasi Khusus Taiwan dan Timbulkan Gejolak

Duta Besar Tiongkok untuk Amerika Serikat berterima kasih kepada Elon Musk karena mengusulkan zona administrasi khusus untuk Taiwan, sementara duta besar de facto Taiwan untuk Washington menegur miliarder itu dengan mengatakan "kebebasan dan demokrasinya tidak untuk dijual."

"Taiwan menjual banyak produk, tetapi kebebasan dan demokrasi kami tidak untuk dijual," Hsiao Bi-khim, Duta Besar de facto Taiwan untuk Washington, mentweet pada hari Sabtu. "Setiap proposal abadi untuk masa depan kita harus ditentukan secara damai, bebas dari paksaan, dan menghormati keinginan demokratis rakyat Taiwan."

Duta Besar Tiongkok untuk Amerika Serikat, Qin Gang, menekankan seruan Beijing untuk "penyatuan kembali secara damai dan 'satu negara, dua sistem'" untuk pulau itu dalam sebuah tweet pada hari Sabtu sambil berterima kasih kepada Musk.

Beberapa hari setelah melayangkan kemungkinan kesepakatan untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina yang menuai kecaman di Ukraina, Musk menyarankan ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan dapat diselesaikan dengan menyerahkan sebagian kendali Taiwan ke Beijing.

"Rekomendasi saya, adalah untuk mencari tahu zona administrasi khusus untuk Taiwan yang cukup enak, mungkin tidak akan membuat semua orang bahagia," kata Musk kepada Financial Times dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Jumat.

Musk menjawab pertanyaan tentang Tiongkok, di mana perusahaan mobil listrik Tesla (TSLA.O) miliknya mengoperasikan pabrik besar.

Beijing, yang mengklaim Taiwan sebagai salah satu provinsinya, telah lama bersumpah untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk melakukannya. Pemerintah Taiwan yang diperintah secara demokratis menolak keras klaim kedaulatan China dan mengatakan hanya 23 juta penduduk pulau itu yang dapat memutuskan masa depannya.

Dalam tweet yang diposting pada hari Sabtu, duta besar China menulis: "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada @elonmusk atas seruannya untuk perdamaian di Selat Taiwan dan idenya tentang pembentukan zona administratif khusus untuk Taiwan."

"Sebenarnya, reunifikasi damai dan Satu Negara, Dua Sistem adalah prinsip dasar kami untuk menyelesaikan masalah Taiwan dan pendekatan terbaik untuk mewujudkan reunifikasi nasional," tambahnya.

"Dengan syarat kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan Tiongkok dijamin, setelah reunifikasi Taiwan akan menikmati otonomi tingkat tinggi sebagai wilayah administrasi khusus, dan ruang yang luas untuk pembangunan," tulis duta besar itu.

Tiongkok telah menawarkan Taiwan model otonomi "satu negara, dua sistem" yang serupa dengan yang dimiliki Hong Kong, tetapi itu telah ditolak oleh semua partai politik arus utama di Taiwan dan hanya mendapat sedikit dukungan publik, terutama setelah Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang keras. di Hongkong pada tahun 2020.