Inflasi Diperkirakan Mencapai 4 Persen pada 2023

JAKARTA - Pemerintah memperkirakan kenaikan harga atau inflasi akan mencapai level 4 persen pada 2023 mendatang. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2022 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (21/4), mengatakan inflasi itu seiring dengan pemulihan ekonomi dan kenaikan harga pangan akibat krisis geopolitik.

Dia menjelaskan pemulihan ekonomi Indonesia saat ini terus berlanjut, namun masih terdapat dampak luka atau scarring effect dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan dunia usaha masih membutuhkan waktu untuk menyiapkan kapasitas produksi kembali seperti sebelum pandemi.

Scaring effect itu menyebabkan peningkatan inflasi yang harus ditangani agar harga yang naik tidak terlalu tinggi, sehingga tidak menghambat pemulihan ekonomi.

"Tidak apa-apa, tetapi harus dijaga supaya tidak menjadi terlalu tinggi dan kemudian malah menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi kita," kata Suahasil.

Pada tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di rentang 5,3 sampai 5,9 persen. "Di tengah-tengah apa yang sedang kita waspadai dalam pemulihan ekonomi tersebut, tiba-tiba terjadi geopolitik Russia dan Ukraina," kata Suahasil.

Kondisi tersebut menyebabkan harga berbagai komoditas global pun naik signifikan, seperti gas alam, batu bara, minyak mentah, hingga minyak kelapa sawit (CPO) dan memiliki dampak ke dalam negeri.

Kenaikan harga CPO dunia pun justru meningkatkan harga minyak goreng di Indonesia sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menjadi shock absorber. Pemerintah terpaksa kembali menganggarkan subsidi minyak goreng untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama segmen bawah.

Memang, selain di Indonesia, inflasi juga sudah meningkat bahkan lebih tinggi di Eropa, Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris.

"Meski inflasi di Indonesia sudah meningkat dibandingkan dengan tahun 2020, kami bersyukur selama beberapa bulan terakhir indikator pembangunan kita masih sesuai jalur, seperti indeks belanja, PMI manufaktur, pertumbuhan konsumsi listrik, dan lain-lain," katanya.

Melalui Tantangan

Pengamat Ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, yang diminta tanggapannya mengatakan yang diharapkan masyarakat adalah kepemimpinan yang kuat untuk melalui tantangan dunia dalam ketidakpastian akibat perang Russia-Ukraina menyusul pandemi yang belum tentu berakhir.

Menurut Aditya, kalau inflasi naik tinggi, nilai riil upah akan turun yang berakibat daya beli akan turun. Kenaikan harga minyak goreng, misalnya, yang disusul dengan ditangkapnya pejabat dan pengusaha menunjukkan memang masih ada yang lemah dalam pengelolaan perdagangan pangan nasional.

"Ada yang ditangkap harus kita akui itu menunjukkan penegak hukum serius. Tapi, kita harap tidak terjadi lagi. Kan ada Badan Pangan Nasional, itu diaktifkan sehingga inflasi dari pangan bisa ditekan," kata Aditya.