Saatnya Stop Impor dan Beralih Kembali ke Pangan Lokal

» Sering kali perjanjian perdagangan yang ditandatangani Indonesia justru membuka akses pasar dan impor sebesar-besarnya.

» Selama ini kesempatan membangun pangan lokal ada, tetapi kuatnya pengaruh pemburu rente membuatnya tidak berjalan.

JAKARTA - Tren kenaikan harga pangan dunia seharusnya jadi titik balik bagi pemerintah untuk berani menyatakan stop impor pangan dan mulai beralih memacu produktivitas beraneka ragam pangan lokal, seperti padi, jagung, sagu, dan singkong.

Apalagi di beberapa daerah secara turun-temurun sudah mengonsumsi jenis makanan tersebut dan merupakan bagian dari budaya mereka, seperti sagu di Sulawesi, Ambon, dan Papua.

Upaya mengangkat kembali pangan lokal dinilai sangat menguntungkan karena secara otomatis terjadi diversifikasi dan tidak bergantung pada satu komoditas seperti padi.

Di sisi lain, dengan beralih kembali ke pangan lokal, devisa negara akan lebih hemat karena tidak digunakan untuk membeli produk petani di luar negeri, tetapi justru dimanfaatkan untuk semakin memberdayakan petani di seluruh pelosok Nusantara.

Dengan demikian, produktivitas sektor pertanian semakin meningkat sehingga berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), memperbaiki kesejahteraan para petani, membuka lapangan kerja di perdesaan, sehingga mengurangi pengangguran, bahkan bisa mengurangi kesenjangan pendapatan.

Manajer Program dan Advokasi Indonesia for Global Justice (IGJ), Rahmat Maulana Sidik, yang diminta pendapatnya di Jakarta, Minggu (10/4), mengatakan kalau dari dulu pangan lokal benar-benar diperkuat, harga pangan global yang tinggi sebetulnya tidak terlalu menjadi persoalan bagi Indonesia.

Meskipun terlambat, kata Maulana, masih ada kesempatan bagi pemerintah untuk merefleksi kebijakan perjanjian perdagangan internasional dengan negara lain, sembari memperkuat produksi di dalam negeri.

"Sering kali perjanjian perdagangan yang ditandatangani Indonesia itu justru membuka akses pasar dan impor sebesar-besarnya. Ini akan berdampak pada ketergantungan Indonesia terhadap pangan impor. Apabila harga pangan global naik, akan berdampak juga pada kenaikan harga pangan yang diimpor," kata Rahmat.

Kebergantungan pada pangan impor, jelasnya, memberi dua dampak yang tidak menguntungkan. Pertama, kebergantungan pada pangan impor, dan kedua, harga pangan ditentukan oleh pasar yang merugikan konsumen.

Pelaku Utama

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, mengatakan pemerintah harus memanfaatkan momentum Presidensi G20 untuk mengurangi kebergantungan impor pangan. "Manfaatkan momentum ini untuk perkuat produksi pangan lokal, sagu, singkong, jagung, dan sebagainya, entah melalui kerja sama teknologi atau sejenisnya," kata Said.