Banggai Kepulauan Gandeng KKP, Dorong Kesejahteraan Nelayan dan Ekonomi Pesisir

Palu, Sulteng - Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) guna memperkuat sektor kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Nelayan merupakan ujung tombak ekonomi pesisir. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar program perlindungan dan pemberdayaan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, dalam keterangannya di Palu, Sulteng, Minggu (3/5).

Ia mengatakan koordinasi ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam memperjuangkan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Program tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bantuan sarana penangkapan ikan, perlindungan sosial, hingga penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam pertemuan itu, Bupati menyampaikan kondisi riil yang dihadapi nelayan di daerah ini, termasuk tantangan dalam meningkatkan produktivitas hasil tangkapan, keterbatasan akses terhadap bantuan pemerintah, serta kebutuhan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat.

Ia menegaskan sektor perikanan merupakan salah satu penopang utama perekonomian daerah, sehingga perhatian serius terhadap kesejahteraan nelayan menjadi prioritas penting dalam pembangunan daerah.

"Karena itu, melalui koordinasi ini, kami berharap terjalin sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan nelayan yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing," lanjutkan.

Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan Mahrus menyampaikan komitmen kementeriannya untuk terus mendukung daerah-daerah kepulauan dalam memperkuat sektor perikanan, khususnya melalui program perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Menurut dia, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan program-program yang dijalankan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan.