Dikritik Keras, Akhirnya Jepang Akan Longgarkan Perbatasannya

Tokyo - Jepang merencanakan akan mengumumkan pelonggaran kontrol perbatasan pada Kamis (17/2) ini. Kebijakan kontrol perbatasan ditujukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kebijakan yang dikeluarkan Jepang ini paling ketat di antara negara maju lainnya. Namun pemerintah Jepang menghadapi kritikan dari kelompok bisnis dan dunia pendidikan.

Menurut Channel News Asia, Kamis (17/2), sekitar 150.000 pelajar asing tak dapat masuk ke negara ini. Begitu juga para pekerja asing yang sangat dibutuhkan negara ini. Diketahui, Jepang tengah mengalami kekurangan tenaga kerja akibat penduduk yang menua. Hal ini merusak reputasi internasional negara ini.

Kebijakan pengetatan kontrol perbatasan secara efektif telah membuat negara ini tertutup dari pendatang non-residen selama dua tahun. Namun, akhir 2021 lalu sempat dilonggarkan. Kemudian diketatkan lagi beberapa minggu setelah Covid-19 varian Omicron merebak di sejumlah negara.

Menurut laporan media lokal, aturan-aturan yang akan diumumkan nanti bakal menaikkan jumlah orang yang masuk ke Jepang dari 3500 orang sehari menjadi 5000 sehari.

Aturan-aturan tersebut kemungkinan termasuk memperpendek periode karantina menjadi tiga hari dari yang saat ini berlaku yakni satu minggu. Namun pemberlakuannya tergantung pada kondisi tertentu seperti level risiko virus korona di negara asal orang yang akan masuk ke Jepang. Aturan lainnya adalah kewajiban vaksinasi lengkap termasuk booster.

Jepang menyebutkan ada 82 negara yang masuk dalam level risiko tinggi dan memerlukan tiga atau enam hari karantina mandatori di hotel sebagai bagian dari masa isolasi.

Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida diharapkan mengumumkan aturan-aturan baru pada konferensi pers Kamis ini. Aturan baru ini nanti akan berdampak mulai Maret mendatang, demikian laporan media lokal.

Kishida dipuji dan didukung oleh masyarakat Jepang atas kebijakan pengetatan perbatasannya. Namun di tengah meningkatkan kasus Omicron di negara ini, kelompok pebisnis dan politisi memperingatkan bahwa kebijakan tersebut sudah usang.