Serapan Anggaran hanya 84,7 Persen

BOGOR - Penyerapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada tahun 2021 mengalami penurunan setelah hanya mencapai 84,7 persen. Capaian ini lebih kecil dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada 2020 yang mencapai 90 persen.

"Faktor penyumbang rendahnya penyerapan anggaran mungkin karena konstruksi ada yang belum dilakukan pembayaran akibat perpanjangan pekerjaan, baik di Masjid Agung, Pedestrian Suryakencana, dan lainnya," kata Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah saat memimpin apel perdana tahun 2022 secara hybrid yang dipusatkan di Plaza Balai Kota, Kota Bogor, kemarin.

Syarifah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan kegiatan di awal waktu, terutama lelang pengadaan barang dan jasa. "Beberapa OPD sudah mulai melaporkan pelaksanaan pekerjaan. Jangan ada lagi keterlambatan dan mohon Kabag Pengadaan Barang dan Jasa melakukan pembinaan di masing-masing dari penjadwalan waktu (timeline), dari Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan (Adalbang) memperhatikan dan memonitor pelaksanaan," katanya.

Pemerintah Kota Bogor, katanya, telah menentukan 10 kegiatan strategis dengan anggaran besar dan bernilai strategis. Ke-10 kegiatan itu sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimonitor dan dilakukan pembinaan mengingat perlu penanganan khusus.

Syarifah Sofiah menyebutkan kegiatan apel yang diisi oleh sambutan-sambutan yang mengingatkan kembali semangat bekerja akan mulai diaktifkan.

Hal itu didorong oleh Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang meminta seluruh Pemkot dan Pemda di Indonesia melaksanakan apel pagi. "Dua tahun ini kita bekerja sedikit terkendala, pada saat Bogor memasuki level 1 dan sekarang ke level 2, Pak Wali melihat ini momentum untuk kita kembali berlari, apa yang tertinggal kembali dikejar," ujarnya.

Syarifah mengatakan, sedikitnya ada 32 arahan Wali Kota Bogor yang sudah ditindaklanjuti bersama asisten dan staf ahli.

Secara berjenjang, asisten dan staf ahli sudah berbagi tugas mana yang menjadi lingkup asisten umum, asisten pembangunan dan asisten pemerintahan mengingat tupoksi pekerjaannya hampir sama. "Setiap tahun saya memperbaharui mana lingkup-lingkup OPD yang masuk di koordinasi asisten dan staf ahli. Berdasarkan lingkup koordinasi ini ke depan, coba aktifkan kembali. Tugas sudah didistribusikan ke asisten dan staf ahli, diharapkan bisa ditindaklanjuti ke para kabag," katanya.

Membangun Kota

Secara terpisah, Wali Kota Bogor, Jawa Barat Bima Arya Sugiarto berkomitmen menuntaskan konsep membangun kota dari potensi ekonomi kampung yang terintegrasi dengan transportasi hingga tahun 2024.

Bima Arya menjelaskan yang dimaksud konsep tersebut ialah terus mendorong potensi ekonomi berbasis gerakan warga di kampung-kampung antara lain Kampung Perca yang pada akhir 2021 baru saja diresmikan. "Jadi semua seperti yang bisa kita temui di Solo gitu ya, di Kauaman, ada satu lagi juga di Cirebon. Nah ini pelan-pelan," kata Bima Arya, kemarin.

Menurut Bima Arya, pada 2021 telah banyak ditandai beberapa kegiatan, sebagai tanda konsistensi Pemerintah Kota Bogor untuk membangun wilayah dengan memberdayakan warga.

Hal itu sebagai strategi mengangkat potensi kampung yang telah dirintis sejak tahun 1015 di antaranya ada Agro Eduwisata Organik Mulyaharja yang mengedukasi cara bertani bagi wisatawan.