Ketersediaan Infrastruktur Masih Timpang

JAKARTA - Pemerintah mengungkapkan biaya konstruksi di wilayah timur lebih mahal dibandingkan di wilayah barat. Selain itu, ketimpangan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan di timur juga lebih rendah dibandingkan di wilayah barat.

"Apa kira-kira hambatan terkait dengan fiskalnya atau ada program-program non fiskal termasuk konvergensinya dengan DAK. Kami memerlukan konfirmasi dari bapak-bapak," tutur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat rapat virtual bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto di Jakarta, Senin (14/6).

Menteri Suharso menyampaikan muatan di wilayah timur juga lebih rendah dan pelabuhan feeder juga terbatas. Tidak hanya itu, Suharso juga meminta penjelasan mengenai rasio elektrifikasi, ketersediaan air minum dan air bersih.

Kemudian rapat tingkat menteri tersebut juga membahas sasaran pembangunan infrastruktur 2020-2024. "Kita bicara terkait indikator infrastruktur yang jadi sasaran RKP 2022 dan terkait indeks kemahalan, konstruksi terkait indeks logistik dan terkait harga yang akhirnya ujungnya adalah inflasi, karena itulah kami ingin dari bapak-bapak menyampaikan sasaran RKP 2022," ujar Suharso.

Isu strategis

Isu strategis lainnya yang turut dibahas antara lain jalan tol Trans Sumatera, kualitas jalan daerah, angkutan umum massal perkotaan, jaringan pelabuhan utama, pembangkit listrik, waduk multiguna, akses air minum perpipaan, percepatan pengelolaan persampahan, penanganan permukiman kumuh, dan satu juta rumah susun perkotaan.

Berdasarkan laporan The Global Competitiveness Index 2019, daya saing infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 72 dari 141 negara, tertinggal dari Malaysia, Tiongkok, dan Thailand. Rendahnya daya saing infrastruktur Indonesia ditunjukkan oleh indikator tingginya biaya logistik sebesar 24 persen dari PDB dan rendahnya kinerja logistik.