Efektivitas KPK Jakarta

Tahap akhir proses pembentukan sistem tak lain dengan memonitor dan evaluasi terhadap sistem pencegahan korupsi yang dibentuk. Pengawasan dan evaluasi harus senantiasa dilakukan di lingkungan birokrasi pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dengan cara ini, dapat diketahui titik lubang penerapan sistem pencegahan korupsi.

Bila konsepsi pencegahan korupsi berjalan baik, maka secara linier hakikat birokrasi sebagai pelayan masyarakat dengan sendirinya akan semakin baik. Lebih dari itu, budaya birokrasi yang feodal dapat dengan sendirinya dikikis. Karena secara determinan, bila sistem pencegahan korupsi dapat terbangun dengan baik, yang muncul pemberlakuan meryt system dalam rekrutmen jabatan publik.

Ini termasuk proses kenaikan jabatan di lingkungan birokrasi. Imbasnya, tak ada lagi pengangkatan jabatan melalui like and dislike. Efek lanjutannya lagi, birokrasi akan imun dari hiruk pikuk politik baik melalui pilkada, pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Preferensi pilihan politk kepala daerah sama sekali tidak memberi dampak atas preferensi aparatur pemerintahan.

Birokrat memiliki kemandirian dalam pilihan politiknya. Bila situasi birokrasi pada level tersebut tadi, maka sistem pencegahan korupsi Jakarta layak menjadi role model daerah lainnya. Membangun sistem antikorupsi ini menjadi langkah paripurna atas ikhtiar sebelumnya yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dengan cara digitalisasi pengelolaan pemerintahan.

Hanya, kritik tajam publik terhadap gaji personel KPK Jakarta yang cukup mencolok mestinya Gubernur dan Wakil Gubernur dapat meninjau ulang. Upah yang fantastastis tersebut kurang patut di tengah situasi ekonomi khususnya yang berat di mana banyak warga hidup miskin.

R Ferdian Andi R, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta