1,5 Juta Pemilih Pemula Masih Belum Perekaman E-KTP

MATARAM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengungkapkan sebanyak 1,5 juta pemilih pemula di Indonesia belum melakukan perekaman KTP elektronik menjelang pilkada serentak 2024.

“Khusus pemilih pemula ini berdasarkan data ada 1,5 juta yang belum direkam,” ujarnya di sela-sela mengunjungi SMA 1 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (5/11).

Ia mengatakan telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada warga negara pemilih pemula berumur 17 tahun, disabilitas, kalangan termarginal, dan kalangan rentan.

“Ini kan waktunya kurang sekitar satu bulan lagi. Jadi saya mendorong dan diarahkan oleh Pak Menteri juga untuk teman-teman Dukcapil berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman wilayah untuk jemput bola langsung di cek datanya di mana saja karena satu suara itu penting bukan saja sebagai hak mereka tapi juga dalam dimensi penguatan legitimasi politik dan pendidikan politik,” terang Bima Arya.

Khusus pemilih pemula, Bima Arya menyatakan selama sebelum hari pemungutan pada 27 November 2024 asal sudah berusia 17 tahun bisa datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk bisa memilih. “Selama sebelum 27 November, bisa. Terpenting direkam dulu,” katanya.

Oleh karena itu tidak hanya Dukcapil, pihaknya juga mendorong Dinas Pendidikan dan sekolah untuk mensosialisasikan kepada pemilih pemula atau siswa untuk dapat mempercepat perekaman KTP tersebut.

Di Provinsi NTB sendiri, masih terdapat sekitar 43 ribu pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Ahmad Nur Aulia, menyatakan bahwa pihaknya bersama Dukcapil kabupaten/kota telah berupaya menjemput bola ke sekolah-sekolah dan madrasah.

“Tantangan kita di lapangan beberapa siswa SMA/SMK berusia 17 tahun enggan melakukan perekaman e-KTP, sehingga sinergi dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah menjadi penting agar mereka yang memiliki hak pilih pada Pilkada 2024 dapat terdata,” katanya.

Jumlah pemilih pemula di NTB mencapai 136.614 orang, dengan 67,64 persen atau 92.399 orang sudah melakukan perekaman e-KTP. Sementara itu, sebanyak 44.212 orang atau 32,36 persen pemilih pemula di NTB belum terdata.

Kelompok Marginal 

Wamendagri juga memastikan kelompok marginal dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung 27 November mendatang.

Kelompok itu seperti tunawisma, penyandang disabilitas, maupun masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. “Di setiap kota data itu ada sebetulnya, jadi segmen mana yang belum direkam, ini pentingnya Dukcapil untuk jemput bola, berkoordinasi dengan teman-teman di wilayah, bisa lurah, kepala desa, camat, untuk melakukan penyisiran,” kata Bima.

Dalam kesempatan itu, Wamendagri mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk selalu bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah serentak yang berlangsung pada 27 November mendatang.

“Bagi yang menemukan indikasi pelanggaran, segera dilaporkan nanti akan diproses sesuai Undang-Undang Kepemiluan,” ujarnya.

Bima mengungkapkan Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran tentang Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Surat Edaran itu untuk menjamin terjaga-nya netralitas ASN saat Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.