Yang Xiaodu Pimpin Institusi "Superbody" Antikorupsi

Kongres Nasional Rakyat secara tak terduga menunjuk Yang Xiaodu sebagai ketua Komisi Pengawasan Nasional untuk antikorupsi.

BEIJING - Sebuah kejutan diumumkan oleh Kongres Nasional Rakyat Tiongkok pada Minggu (18/3). Wakil ketua institusi antikorupsi Partai Komunis, Komite Pusat Inspeksi Kedisiplinan (CCDI), yang juga orang kepercayaan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, bernama Yang Xiaodu telah ditunjuk untuk memimpin institusi superbody antikorupsi yang baru, Komisi Pengawasan Nasional.

Sebelumnya atasan Yang yaitu ketua CCDI, Zhao Leji, yang juga anggota Komite Tetap Politburo, dijagokan untuk memimpin Komisi Pengawasan Nasional.

"Kewenangan di institusi antikorupsi telah dipecah agar kinerja Komisi Pengawasan Nasional tak terusik dan upaya-upaya antigratifikasi semakin kuat," demikian pernyataan seorang ketua partai yang mengawal jalannya Kongres Nasional Rakyat.

Institusi superbody antikorupsi ini nantinya akan memimpin CCDI dan sejumlah institusi antikorupsi pemerintah tingkat departemen. Status Komisi Pengawasan Nasional hampir setara dengan kabinet namun lebih tinggi dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

Sebelum ditunjuk jadi ketua Komisi Pengawasan Nasional, Yang, 64 tahun pernah ditunjuk jadi Menteri Pengawasan pada 2016. Pada Januari 2017, ia mejadi direktur Biro Nasional Pencegahan Korupsi. Namun sejak 2014, ia telah menjabat sebagai wakil ketua CCDI.

"Komisi Pengawasan Nasional bisa meningkatkan target pemberantasan korupsi tiga kali lipat dari target yang diajukan oleh lembaga-lembaga antikorupsi yang telah ada," kata Yang pada awal Maret lalu.

Lanjutkan Tugas

Pada bagian lain Kongres Nasional Rakyat Tiongkok menyatakan bahwa Perdana Menteri Li Keqiang bisa mempertahankan jabatannya untuk masa jabatan lima tahun mendatang.

Sejak terpilih pada 2013, Li, 62 tahun, bertanggung jawab atas pengelolaan hari per hari negara perekonomian terbesar di dunia.

Walau terpilih kembali sebagai PM Tiongkok, posisi Li sebagai sekutu dari Presiden Xi, masih belum aman karena pada Sabtu (17/3) Kongres Nasional Rakyat telah menunjuk mantan pemberantas korupsi yang juga juru runding perdagangan Wang Qishan sebagai wakil Presiden Tiongkok.

Presiden Xi pun telah menunjuk penasihat utama perekonomian yang bernama Liu He, untuk menangani perselisihan dagang dengan Amerika Serikat (AS).

"Peran Li sebagai PM Tiongkok akan disisihkan untuk mengurusi kebijakan perekonomian," kata direktur China Policy Institute at Nottingham University, Jonathan Sullivan. "Sudah saatnya sosok berpengaruh di sekitar Xi akan jadi sekutu di pemerintahan pusat sehingga PM Li tak lagi memiliki kewenangan," imbuh Sullivan.

Hal itu dibenarkan Sam Crane, pakar sejarah Tiongkok di Williams College, AS. "PM Li mungkin masih punya pengaruh terutama dalam kebijakan ekonomi jika kewenangannya mengakui Xi sebagai pemimpin tertinggi Tiongkok," pungkas Crane.

AFP/SCMP/I-1