Wujudkan Transportasi Berintregrasi, Kemenhub Optimalkan Pengelolaan Keuangan Negara

"Tujuan penganggaran berbasis kinerja ini untuk meningkatkan kualitas anggaran publik yang memenuhi standar pengeluaran negara dilakukan secara efisiensi dan efektif (operational efficiency), akutabilitas keuangan publik meningkat, dan tercapainya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik," ujar Pujihastuti.

Selaras dengan hal itu, Kepala Subauditorat I.D.3, Badan Pengawas Keuangan, Arifah Kiswarida juga menerangkan terkait Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara di antaranya dapat dilihat dari: 1. Pengelolaan yang terstandardisasi dan mematuhi peraturan; 2. Terdapat sistem pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan anggaran negara; 3. Tujuan dan output organisasi tercapai dengan efisien dan efektif, dan 4. Penyajian pertanggungjawaban yang memadai sesuai dengan standar.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Medio Venda Sukarta memaparkan bahwa Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei melalui Corruption Perception Index (CPU) untuk tahun 2023. Korupsi sendiri merupakan kejahatan yang luar biasa karena merenggut kemiskinan kerusakan alam, kenaikan harga dan buruknya pelayanan publik.

"Tidak ada korelasi antara jumlah pendapatan dengan perilaku korupsi, namun perilaku korupsi dipengaruhi oleh Pressure, Opportunity dan Rationalization," ujar Venda.

Dia menambahkan maka sebagai Aparatur Sipil Negara wajib berhati hati dengan keputusan maupun kebijakan yang dilaksanakan, supaya tidak terdapat celah suap, pemerasan maupun gratifikasi sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan memaksimalkan peran inspektorat Jenderal sebagai pengawasan internal pada suatu instansi.
Halaman Selanjutnya....