Wujudkan Perkebunan Berkelanjutan, Urgensi Hukum Diperlukan dalam FPKMS untuk Petani

JAKARTA - Demi mewujudkan perkebunan berkelanjutan urgensi hukum mutlak diperlukan dalam Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) untuk petani. Ini penting sebagai solusi konflik kemitraan usaha perkebunan.

Hal itu dipaparkan Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin dalam workshop bertajuk "Konferensi Hukum Kemitraan Usaha Perkebunan dan FPKMS dalam Rangka Keadilan Untuk Petani dan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan" di Jakarta, Senin (12/8). SPKS menggandeng Sawit Watch dan Indonesia Human Rights Commite for Social Justice (IHCS) untuk menggelar acara ini.

"Perubahan norma hukum FPKMS dan pengaturan yang berbeda di bidang perkebunan dan pertanahan maupun di bidang kehutanan menimbulkan permasalahan baru tentang kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan FPKMS. Akibatnya, tuntutan masyarakat terhadap realisasi pembangunan 20% tidak mencapai solusi yang jelas, di tengah konflik yang terus merebak di berbagai wilayah," ujar Sabarudin.

Di sisi lain, SPKS juga menyinggung akibat dari penerapan kemitraan yang tidak adil dalam pelaksanaan FPKMS atau hubungan kemitraan lainnya.

Sabarudin berharap dengan adanya workshop tersebut, bisa ditemukan solusi atas permasalahan hukum serta penerapan FPKMS dan konflik kemitraan usaha perkebunan sawit yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Halaman Selanjutnya....