Waspadai Jebakan Impor Pangan

Skema seperti inilah yang dilakukan pemerintah Australia, Thailand, dan Vietnam. Skema ini melibatkan korporasi dalam pengelolaan pangan sehingga bisa ekspor. Negara-negara tersebut membentuk skema yang membuat para ahli-ahli pertanian turun ke sawah.

"Dengan segala keahlian yang mereka miliki, mereka bekerja menggenjot produksi. Mereka dibantu teknologi, mereka paham bagaimana menangkal hama. Adapun petani sebagai pemilik lahan hanya menunggu saja. Mereka seperti bos, para doktor pertanian yang bekerja," tegas Ratno dalam diskusi soal Impor Pangan, di Jakarta, Senin (9/7).

Dilanjutkan Ratno, di RI, meskipun ada kampus pertanian terkemuka, tetapi ahli pertaniannya tidak mau bekerja di sektor pertanian karena tidak ada yang bisa menggajinya. Petani tidak mempunyai uang untuk menggajinya. "Skema PTPN tadi dijamin mampu membayar ahli-ahli ini karena memiliki manajemen," kata Ratno.

Ratno mengatakan pemerintah tidak bisa mengandalkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) untuk mengurangi impor. Pasalnya, kekuatan Gapoktan juga tidak seberapa.

Bahkan, terkait Alsintan, 40 juta petani kecil RI mayoritas pendidikan SD. Mereka rata-rata tidak tahu memperbaiki ketika teknologi bantuan pemerintah rusak, sehingga itu hanya efektif digunakan setahun, setelah itu rusak.
Halaman Selanjutnya....