Warga Rusia Gelar Protes Tolak Rencana Mobilasi Tentara Tambahan di Ukraina

Warga Rusia pada Rabu (21/9) berkumpul di jalan-jalan di Moskow untuk memprotes rencana Presiden Vladimir Putin memobilisasi 300.000 tentara tambahan untuk bergabung dalam perang Ukraina.

Jurnalis Francis Scarr memposting video di Twitter memperlihatkan kerumunan demonstran di jalan Arbat, yang terletak tak jauh dari kediaman Putin seraya berteriak, "Kirim Putin ke parit!"

Aksi unjuk rasa itu merupakan bentuk protes atas rencana serangan balasan Putin terhadap Ukraina di wilayah seperti Donbas, termasuk pemindahan pasukan di Izyum dan Balakliya untuk apa yang oleh pejabat Rusia disebut sebagai pembebasan bagi Republik Rakyat Donetsk.

Putin sendiri menegaskan mobilisasi diperlukan untuk melindungi Tanah Air kita, kedaulatan dan integritas teritorialnya, untuk memastikan keamanan rakyat dan rakyat kita di wilayah yang dibebaskan.

Mengutip Newsweek, protes di Moskow adalah salah satu dari beberapa teguran atas pengumuman Putin. Demonstrasi telah terjadi di Irkutsk di Siberia dan Ulan-Ude di timur jauh Rusia, serta Khabarovsk dan Yakutsk.

Aksi protes juga dilakukan dengan menandatangani sebuah petisi berbahasa Rusia yang menentang wajib militer. Dibuat di change.org, petisi bertajuk 'Melawan mobilisasi parsial dan total', dan telah ditandatangani lebih dari 140.000 kali.

"Kami, warga Rusia, perempuan dan laki-laki, menentang mobilisasi umum dan parsial," bunyi petisi tersebut.

"Presiden Vladimir Putin tidak memiliki dasar hukum, alasan yang berbobot dan masuk akal untuk mengumumkannya, dan tidak dapat memilikinya. Dalam keadaan ketidakpastian saat ini kami tidak siap untuk mengekspos orang-orang kami - saudara laki-laki, anak laki-laki, suami, ayah dan kakek - untuk bahaya moral, etika, atau fisik apapun," ujarnya.

Presiden AS Joe Biden dengan keras mengkritik Putin sore ini di markas besar PBB di New York City karena "tanpa malu-malu melanggar" piagam PBB.

Biden mengatakan tidak ada orang lain yang bisa disalahkan selain Putin atas perang yang berlangsung selama tujuh bulan.

"Tidak ada yang mengancam Rusia dan tidak ada orang lain selain Rusia yang mencari konflik," jelasnya.

Dalam sebuah wawancara dengan Newsweek, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan perlindungan wilayah Donbas dan "demiliterisasi dan denazifikasi" Ukraina" tetap "relevan dan akan dicapai, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan."