“Walk Out" dari KTT Melanesia, Indonesia Tegas soal Kedaulatan

JAKARTA - Pengamat dan dosen Hubungan Internasional pada Universitas Cenderawasih, Marinus Mesak Yaung, menilai aksi walk out delegasi Indonesia dari Konferensi Tingkat Tinggi para Pemimpin Grup Ujung Tombak Melanesia (KTT MSG) ke-22 2023 merupakan bentuk protes dalam isu Papua karena sudah menyangkut kedaulatan nasional.

"Keputusan walk out delegasi Indonesia itu menunjukkan posisi tegas kebijakan luar negeri Indonesia soal isu kedaulatan," kata Marinus dalam rilis pers di Jakarta, Kamis (24/8).

Dia juga aksi itu juga sebagai tekanan diplomatik terhadap forum KTT MSG dan Vanuatu sebagai tuan rumah, bahwa Indonesia adalah aktor aktor besar di kawasan Indo-Pasifik. "Indonesia bukan negara kecil. Forum MSG jangan dikte Indonesia soal kebijakan atas Papua," tegas Marinus.

Marinus mengingatkan Vanuatu, Benny Wenda, dan delegasi ULMWP agar sadar diri dan memiliki kalkulasi politik yang baik serta tidak menyamakan status politik Papua dengan Timor Timur (kini Timor Leste). "27 tahun Timor Timur dengan Indonesia di mata hukum internasional, Timor Timur tetap wilayah tak bertuan. Bukan milik Indonesia," kata Marinus.

Marinus menduga Vanuatu dan MSG berusaha mengulang cerita Timor Timur yang menggelar referendum penentuan nasib sendiri pada 1999 atas desakan Australia, Vanuatu, organisasi MSG, dan komunitas internasional, di Papua. "Terlalu naif dan keliru. Papua di mata hukum internasional adalah sah wilayah kedaulatan Indonesia," tegas Marinus.

Marinus menyebut upaya Vanuatu dan forum KTT MSG dalam mempertanyakan status politik Papua sebagai serangan langsung terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.

Warganet mendukung sikap delegasi Indonesia itu dan sebaliknya mengkritik Benny Wenda. "Benny Wenda tidak diakui dalam KTT MSG sebagai pengamat orang asli Papua yang ikut dalam sidang. Hanya tuan Oktavianus Mote mantan wakil ketua ULMWP," tulis akun @MNakpapua.