Wabah Covid-19 Memaksa Birokrasi Bertransformasi Digital secara Cepat

Ruang kerja baru ini merupakan transformasi digital, yaitu proses mempersiapkan perubahan birokrasi dengan mempergunakan berbagai perkembangan teknologi mutakhir, seperti teknologi informasi dan komunikasi, teknologi robot, dan teknologi nano. Ruang kerja baru ini membutuhkan lima komponen utama perubahan.

Untuk mengupas itu lebih lanjut, Koran Jakarta berkesempatan mewawancarai Profesor Eko Prasojo, Guru Besar FISIP Universitas Indonesia, yang juga mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Berikut petikan wawancaranya.

Apa hikmah yang bisa diambil dengan munculnya wabah Covid-19 ini dikaitkan dengan birokrasi di era disrupsi ini?

Setiap kesulitan pasti memberikan hikmah tersendiri. Wabah Covid-19 ini telah memaksa berbagai pihak, mulai dari sekolah, universitas, perkantoran, industri, hingga birokrasi bertransformasi digital secara cepat dengan memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Working from Home (WfH) atau bekerja dari rumah mendadak menjadi sangat terkenal dan menggantikan berbagai aktivitas manusia yang selama ini dilakukan secara manual. Situasi yang memaksa ini berhasil secara cepat mengubah pola kerja baru manusia yang didukung oleh kemajuan teknologi, misalnya pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi menjadi model perkuliahan yang biasa meskipun dengan berbagai keterbatasan. Wabah Covid-19 telah menciptakan ruang kerja baru di berbagai lapangan kerja, termasuk di birokrasi publik.

Ruang kerja baru ini merupakan transformasi digital, yaitu proses mempersiapkan perubahan birokrasi dengan mempergunakan berbagai perkembangan teknologi mutakhir, seperti teknologi informasi dan komunikasi, teknologi robot, dan teknologi nano.

Dan, disrupsi yang terjadi beberapa tahun kebelakang semakin dipercepat dengan datangnya wabah Covid-19. Karena itu, seluruh elemen bangsa harus siap menghadapi perubahan tersebut, tak terkecuali sektor publik. Pemerintah harus mampu melihat masa depan yang semakin dekat ini dengan menciptakan digital governance yang inovatif dan fundamental. Diharapkan, pemerintahan yang sudah "melek" dengan teknologi dapat menciptakan inovasi birokrasi.

Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh birokrasi di era disrupsi dan di masa new normal ini?

Stidaknya ada empat variabel utama bagi masa depan pemerintahan, yaitu disrupsi di semua sektor kehidupan, menguatnya artificial intelligence (AI), big data, dan pelayanan online. Bersatunya perubahan tersebut akan menggantikan manusia dengan robotic agent, serta ke depannya, pengambilan keputusan dan kebijakan akan semakin cepat.

Jadi, ke depan trennya seperti apa, terutama di sektor publik?

Global trends yang terjadi pada sektor publik menurut riset akan lebih terfokus kepada bagaimana jam kerja serta pelayanan publik yang ke depannya akan menjadi lebih fleksibel. Untuk itu, perlu dari sekarang menciptakan budaya birokrasi yang dinamis.

Apa saja hal yang diperlukan menghadapi tren global tersebut?

Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti kapabilitas sumber daya manusia (SDM), budaya kerja, kebijakan yang mengakomodasi, tatanan organisasi yang berbasis kinerja, multistakeholder partnership, serta joint and integrated budgetary system.

Kalau soal Governance 4.0, menurut Anda bagaimana?

Bentuk Governance 4.0, sebuah ruang kerja dan pelayanan publik masa depan, memerlukan setidaknya enam komponen utama, yaitu coworking space atau ruang kerja bersama, super-application yang dapat menciptakan pelayanan online terpadu dan fundamental, capacity building, tata kerja atau struktur organisasi yang lebih flat berbasis kinerja, serta talent management SDM terbaik sebagai core of the core.

Diharapkan dari model seperti ini pegawai memiliki mobilitas dan fleksibilitas dan tidak terikat secara hierarkis sehingga mampu menciptakan inovasi. agus supriyatna/P-4