Vaksinasi Harus Diperkuat Jika PPKM Dicabut

PURWOKERTO - Rencana pemerintah menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) seiring dengan menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia bisa dilaksanakan. Jika PPKM dihentikan, cakupan vaksinasi Covid-19 terutama vaksin dosis ketiga atau penguat (booster) terus ditingkatkan, minimal hingga 80 persen.

"Kalau menurut data, itu (kasus Covid-19, red.) trennya kan menurun. Kalau memang menurun, ya saya kira (rencana penghentian PPKM) boleh dipertimbangkan," kata epidemiolog dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Yudhi Wibowo, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (26/11).

Seperti dikutip dari Antara, Yudhi mengatakan hal itu terbukti ketika sempat terjadi kenaikan kasus Covid-19, angka kematiannya maupun jumlah pasien yang dirawat jauh menurun dari sebelumnya.

Ia mengakui rencana penghentian PPKM hingga saat ini masih dikaji oleh Kementerian Kesehatan bersama para ahli epidemiologi. "Di pusat kan banyak pakar, pertimbangannya sudah sangat banyak. Kalau saya secara pribadi sudah oke (PPKM dihentikan, red.) sih," tegas Yudhi.

Disinggung mengenai kemungkinan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 setelah penghentian PPKM, Yudhi mengatakan pemerintah dapat segera mengambil tindakan pengendalian. Bahkan, jika diperlukan pembatasan kegiatan masyarakat dapat dipertimbangkan lagi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang PPKM menanti kajian terkait tingkat imunitas masyarakat terhadap virus atau sero survei.

"(Berkas) belum sampai ke meja saya. Karena ini menyangkut sero survei, menyangkut kajian yang saya minta harus detail jangan sampai fail (gagal/salah) memutuskan sehingga sebaiknya kita sabar menunggu," kata Jokowi usai meresmikan Stasiun Manggarai Tahap I di Jakarta, Senin.

Presiden Jokowi menyampaikan jika sero survei sudah berada di atas 90 persen, peningkatan Covid-19 di negara lain semestinya tidak akan menjadi masalah bagi Indonesia karena imunitas masyarakat sudah baik.

"Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 persen, ya artinya kita imunitasnya sudah baik. Ada apa pun dari mana pun seharusnya ya nggak ada masalah," kata Jokowi.

Imunitas Lebih Baik

Dia menyampaikan saat ini kasus konfirmasi harian sudah turun di bawah 1.000, namun penurunan itu harus dipastikan karena imunitas masyarakat sudah lebih baik atau hal lain.

"Itu yang harus dilihat, dikaji di situ. Jadi, tunggu kajian dari Kementerian Kesehatan, para pakar dan epidemiolog agar memutuskannya nanti benar," jelasnya.

Presiden pun kembali menekankan keputusan tentang penghentian PPKM akan dilakukan pada akhir tahun atau awal tahun, masih menanti sero survei dan kajian lain.

Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengatakan vaksinasi dapat menjamin keberlangsungan situasi pengendalian Covid-19 di Indonesia yang secara umum sudah jauh lebih baik jika dibandingkan kondisi global.

"Indikator yang bisa menjamin lebih berkelanjutan situasi di Indonesia saat ini adalah modal imunitas. Peningkatan imunitas lebih menentramkan," kata Dicky.

Menurut Dicky, indikator perbaikan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini adalah penurunan jumlah masyarakat yang terinfeksi, beban di fasilitas kesehatan, dan kasus kematian.

Kondisi global kasus Covid-19 di beberapa negara masih cukup tinggi, misalnya di Tiongkok dan India. Dicky mengatakan Indonesia perlu terus meningkatkan capaian vaksinasi agar pengendalian Covid-19 di Tanah Air bisa dipertahankan secara berkelanjutan.