Usut Tuntas, Tiongkok Perluas Pemberantasan Korupsi di Sektor Keuangan dan Energi

BEIJING - Pemerintah Tiongkok berjanji untuk memperluas gerakan antikorupsi di berbagai industri, termasuk keuangan dan energi, tanda bahwa kampanye Presiden Xi Jinping melawan pejabat kotor akan terus berlanjut di masa mendatang.

Dikutip dari The Straits Times, lembaga pengawas korupsi negara itu secara khusus menyoroti sektor keuangan, energi, tembakau, farmasi, olahraga, teknik, dan konstruksi serta perusahaan milik negara dalam sebuah komunike pada hari Rabu (8/1) di akhir konferensi tahunan tiga hari di Beijing. 

"Masalah korupsi di Tiongkok serius dan rumit," menurut komunike The Central Commission for Discipline Inspection (CCDI),  yang dilaporkan oleh Kantor Berita resmi Xinhua.

Ia berjanji untuk terus menghukum korupsi dan menyelidiki secara ketat kasus-kasus korupsi yang melibatkan isu politik dan ekonomi yang saling terkait pada tahun 2025. Janji CCDI menambah kekhawatiran para investor yang sudah gelisah karena pemulihan ekonomi yang terhenti.

Tindakan keras terhadap korupsi yang dilancarkan oleh Xi ketika ia berkuasa pada tahun 2012 menimbulkan ketakutan di industri perbankan investasi pada tahun 2024, ketika sedikitnya tiga bankir senior dari berbagai perusahaan sekuritas ditahan saat regulator tampaknya meneliti penawaran umum perdana dan kegiatan penggalangan modal lainnya.

Ancaman Terbesar

Janji pemberantasan korupsi ini menggemakan komentar yang disampaikan oleh Xi di awal konferensi, saat ia menyebut korupsi sebagai ancaman terbesar yang dihadapi partai.

Upaya antikorupsi yang dilakukannya telah menjerat sejumlah pejabat senior dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya selama dua tahun berturut-turut. Pada bulan Desember, pemerintah mengambil langkah langka dengan mengeksekusi seorang pejabat atas kejahatan yang dilakukannya. 

Laporan Xinhua tidak menyebutkan militer, yang telah mengalami pembersihan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi dan jenderal.

Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan, penyelidikan korupsi dapat menghambat tujuan yang ditetapkan Beijing untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya sehingga menunda upaya untuk mencapai tonggak penting pada tahun 2027.

Sebelumnya, pengadilan di Provinsi Hubei Tiongkok menetapkan hukuman penjara 11 tahun kepada mantan sekretaris jenderal Asosiasi Sepak Bola China (CFA), Liu Yi, setelah terbukti dalam kasus penyuapan.

Liu yang juga merupakan mantan wakil kepala kelompok persiapan perombakan (reshuffle) kepemimpinan CFA didenda 3,6 juta yuan atau setara 7.901.064.000 rupiah, demikian putusan Pengadilan Menengah Rakyat Kota Xianning.