Untuk Atasi Perubahan Iklim Perlu Kerja Sama Global

JAKARTA - Perubahan iklim menjadi tantangan utama global yang harus diselesaikan bersama. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya intensitas gelombang panas, naiknya permukaan laut, gagal panen, banjir, serta punahnya beberapa spesies. Dalam laporan panel pemerintah untuk perubahan iklim atau IPCC bulan Mei lalu, suhu rata-rata global naik satu setengah persen.

"Tantangan pengendalian perubahan iklim menjadi cukup berat atau bahkan di beberapa sektor mengalami kemunduran akibat perang Ukraina-Russia sehingga penggunaan energi fosil relatif meningkat dibandingkan peningkatan sektor renewable energy,' kata Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (7/6).

Seperti dikutip dari Antara, Airlangga mengatakan di tengah krisis iklim global, Indonesia tetap berkomitmen untuk menjadi negara yang berkontribusi menurunkan suhu global melalui beberapa strategi.

Menurut Airlangga, per 29 September 2022, Indonesia telah menjadi satu dari 39 negara yang berkontribusi menurunkan gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri. Selain itu, sebesar 43,2 persen gas rumah kaca telah diturunkan melalui bantuan kontribusi internasional.

Airlangga mengungkapkan dari sektor investasi, Indonesia Investment Authority (INA) mencatat telah menerima komitmen investasi lebih dari 25 miliar dollar AS untuk beberapa proyek investasi dalam sektor energi, pertanian, dan transportasi.

Kemudian, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah melakukan reformasi berbagai peraturan agar investasi di sektor hijau dan biru mampu lebih meningkat sejalan dengan aspek Enviromental, Social, and Governmental (ESG).

Kebijakan Fiskal

Selain itu, tambah Airlangga, melalui Pendanaan Anggaran Perubahan Iklim atau Climate Budget Tagging, diharapkan pemerintah mampu menyelaraskan kebijakan fiskal dengan upaya mencapai target emisi nol bersih pada 2060.

"APBN juga melakukan prioritas kepada perubahan strategi, pemerintah menerapkan Climate Budget Tagging yang diharapkan ini bisa mengalokasikan perubahan iklim serta data-data akan termonitor," katanya.

Sebelumnya, Asean Business Advisory Council (Asean BAC) bersama Japan External Trade Organization (JETRO) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mendorong percepatan target aksi perubahan iklim.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Asean BAC yang juga adalah Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid dengan Chairman JETRO, Ishiguro Norihiko, dalam rangkaian Pembukaan Asean Japan Business Week 2023 (AJBW 2023) di Tokyo, Jepang.

"MoU dimaksud untuk mempercepat proses transisi perusahaan-perusahaan di Asean untuk membantu perusahaan Jepang dalam mencapai target-target aksi perubahan Iklimnya," kata Penanggung Jawab Asean Net Zero Hub, Muhammad Yusrizki.

Melalui MoU itu, kolaborasi kedua institusi ini tidak hanya menyangkut kerja sama dalam membuat pusat pengetahuan untuk perusahaan-perusahaan Asean, tetapi juga melakukan langkah-langkah konkret dalam proses dekarbonisasi industri, khususnya dengan memberikan asistensi pada perusahaan-perusahaan untuk membuat rencana transisi yang kredibel dan pengenalan pada teknologi rendah karbon seperti efisiensi energi danenergi baru terbarukan (EBT).

Selain itu, kedua institusi juga bersepakat untuk mengembangkan riset dan pengembangan jaringan serta "business matching" antara perusahaan Jepang dan perusahaan setiap negara Asean.

Masih dengan semangat tema Asean Matter: Epicentrum of Growth, kehadiran MoU ini diharapkan bisa diikuti oleh negara-negara mitra Asean lainnya, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, dan lain-lain.

Dengan demikian, Asean akan tetap menjadi pusat pertumbuhan dunia di tengah-tengah dinamika perubahan iklim yang juga direspons oleh dunia bisnis. Yusrizki menyebut tanpa ada kawasan Asean yang climate resilience, cita-cita Asean untuk menjadi Epicentrum of Growth akan sulit terwujud.