Nasional Mondial Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Universitas YARSI Menggelar THE 8th SEAPHARM MEETING & GMC 2019

A   A   A   Pengaturan Font

  1. Prof.Wasun Chantratita, Mahidol University, Thailand
  2. Pro. David Handojo Muljono, Eijkman Institute, Indonesia
  3. R. Surakameth Mahasirimongkol, Kementrian Kesehatandan Public Health, Thailand
  4. Dr. Michael Winter dariNational University of Singapore
  5. Prof.Iwan Dwi Prahasto dari Fakultas Kedokteran UGM, Indonesia
  6. Dr.Pajaree Chariyavilaskul dari Fakultas Kedokteran Chulalongkorn University, Thailand
  7. Dr.Hau Le Duc, dariVingroup Big Data Institute, Vietnam
  8. Dr. Francis CapuledariUniversity of the Philippines, Philipines
  9. Dr. Lu Zen Huatdari Universiti Brunei Darussalam, Brunai Darussalam
  10. Dr. Hana Krismawatidari Litbang DEPKES Papua, Indonesia

Pembicara plenary talk dari Negara representatif Meeting Seapharm tersebut menekankan pentingnya penelitian dan implementasi penelitian itu sendiri di bidang kesehatan. Farmakogenomik dapat menolong pasien-pasien yang akan menjalani pengobatan agar terhindar dari efek samping obat yang merugikan bahkan bias mematikan.

Ketua acara dari The 8thSEAPharm Conference dan GMC 2019 mengatakan bahwa tujuan yang dibawa komunitasSEAPharm adalah bagaimana mengembangkan farmakogenomik di Negara masing-masing dalam satu wadah regional di Asia Tenggara.

"farmakogenomik dapat menjadi solusi bagi kegagalan terapi obat dan mencegah terjadinya efek sampik obat yang merugikan, terutama untuk tuberkulosis di mana Indonesia merupakan Negara penyumbang ketiga terbesar di Dunia" imbuh dr. rikaYuliwulandari

Prof. David Handojo Muljonodari Eijkman institute menambahkan "Meeting ini bisa menjadi satu momentum untuk membangkitkan penelitian dan mendapatkan karakteristik genetik yang spesifik dari populasi Indonesia yang nantinya dapat di translasikan untuk pengetahuan, pendidikan, implementasi klinis maupun policy untuk pemerintah Indonesia".

Komentar

Komentar
()

Top