Uni Eropa Setujui Sertifikat Covid-19 Agar Warga Bisa Kembali Berwisata

BRUSSELS - Anggota parlemen Eropa dan Presiden Uni Eropa saat ini, Portugal, telah mencapai kesepakatan mengenai sertifikat Covid-19 pada Kamis (20/5) sore waktu setempat.

"Kami tidak akan mengulangi mimpi buruk musim panas 2020," kata Juan Fernando Lopez Aguilar, anggota parlemen Spanyol.

Perjanjian antara kedua lembaga tersebut harus memungkinkan Parlemen Eropa untuk mengesahkan undang-undang dalam waktu sepekan mulai 7 Juni 2021.

Anggota parlemen ingin negara-negara Uni Eropa berkomitmen melakukan pengujian gratis untuk pemenuhan syarat sertifikat dan memastikan tidak ada negara yang harus menetapkan persyaratan karantina tambahan.

"Ini terutama bermanfaat bagi orang-orang yang melintasi perbatasan setiap hari, bekerja atau sekolah, mengunjungi kerabat dekat, mencari perawatan medis, atau merawat orang yang dicintai," kata parlemen.

Komisi Eropa, yang juga berpartisipasi dalam negosiasi, akan menyediakan dana dukungan darurat sebesar 120 juta dollar AS. "Masih ada pekerjaan yang tersisa," kata Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen.

Kode "QR"

Dikenal dengan sebutan "sertifikat hijau" oleh Komisi Eropa, sertifikat gratis ini akan berbentuk kode QR di ponsel pintar atau dicetak di atas kertas, sehingga memungkinkan pihak berwenang menentukan status pengunjung berdasarkan catatan di negara asal mereka.

Sertifikat akan menunjukkan keterangan pengunjung telah menerima vaksin resmi dan bukti hasil tes negatif.

Semua vaksin yang disahkan oleh European Medicines Agency (EMA) saat ini adalah yang dibuat oleh Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson, akan dikenali secara otomatis.

"Ini merupakan langkah penting untuk memulai kembali gerakan bebas Uni Eropa seaman mungkin, sambil memberikan kejelasan dan kepastian bagi warga negara kami," kata Komisaris Kesehatan Uni Eropa, Stella Kyriakides.

Belasan negara Uni Eropa, termasuk Prancis dan Spanyol akan menguji sistem sebelum diluncurkan pada 1 Juli 2021. Skema ini juga mencakup anggota non-UE dari zona Schengen bebas perbatasan, seperti Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss. DW/AP/Reuters/I-1