UE Siap Dukung Filipina

MANILA - Uni Eropa siap untuk meningkatkan kerja sama dengan Filipina dalam keamanan maritim di tengah ketegangan dengan Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang diperebutkan secara teritorial. Hal itu diutarakan presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, saat ia berkunjung ke Filipina, Senin (31/7) lalu.

"Putusan pengadilan arbitrase internasional tahun 2016 yang membatalkan klaim ekspansif Beijing atas jalur air itu, mengikat secara hukum," kata Ursula von der Leyen. "Ini memberikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan secara damai antara para pihak. Kami siap memperkuat kerja sama dengan Filipina dalam keamanan maritim di kawasan dengan berbagi informasi, melakukan penilaian ancaman dan membangun kapasitas Pusat Pengawasan Pantai Nasional dan penjaga pantai Anda," imbuh Von der Leyen setelah bertemu dengan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, di istana kepresidenan di Manila.

Von der Leyen dan Presiden Marcos Jr pada kesempatan pertemuan itu juga membahas kemungkinan perjanjian perdagangan antara Filipina dan UE.

UE prihatin dengan meningkatnya ketegangan di Asia, kata Von der Leyen tanpa menyebut nama Tiongkok, apalagi Penjaga Pantai Filipina yang berada di garis depan sengketa teritorial bilateral dengan Tiongkok, melaporkan dugaan pelecehan oleh penjaga pantai Tiongkok di perairan LTS di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Manila.

"Lanskap geopolitik global sedang berubah. Ini mudah berubah dan lebih mengancam. Pemimpin otoriter menunjukkan bahwa mereka bersedia untuk bertindak atas ancaman mereka," kata Von der Leyen, menyinggung invasi Russia ke Ukraina. "Penggunaan kekuatan secara ilegal tidak dapat ditoleransi. Tidak di Ukraina, tidak di Indo-Pasifik. Keamanan di Eropa dan keamanan di Indo-Pasifik adalah tak terpisahkan. Tantangan terhadap tatanan berbasis aturan di dunia kita yang saling terhubung mempengaruhi kita semua," tutur dia.

Sementara Presiden Marcos Jr mengatakan Filipina dan UE adalah mitra yang berpikiran sama melalui nilai-nilai bersama kami tentang demokrasi, kemakmuran yang berkelanjutan dan inklusif, supremasi hukum, perdamaian dan stabilitas, serta hak asasi manusia.

Perdagangan Bebas

Von der Leyen dan Marcos Jr pada pertemuan Senin juga membahas kemungkinan pembukaan kembali negosiasi perjanjian perdagangan bebas. UE adalah mitra dagang terbesar keempat Filipina, sementara Filipina, ekonomi terbesar kelima di Asia tenggara, adalah mitra dagang terpenting di kawasan ketujuh blok Eropa.

UE dan Filipina meluncurkan negosiasi perdagangan bebas pada 2015 tetapi terhenti sejak 2017. Saat itu, UE menentang perang mantan Presiden Rodrigo Duterte terhadap narkoba karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia, sementara Duterte secara terbuka mengecam UE dan para pejabatnya. BenarNews/I-1