UE Capai Kesepakatan Mengenai Undang-undang AI

BRUSSELS - Negara-negara anggota Uni Eropa dan anggota parlemen mencapai kesepakatan pada Jumat (8/12) mengenai bagaimana merancang aturan yang mengatur model kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) seperti ChatGPT, setelah 36 jam negosiasi.

Pada pertemuan di Brussel, para perunding menetapkan pembatasan penggunaan AI di Eropa, yang menurut mereka tidak akan merugikan inovasi di sektor ini maupun prospek bagi para pemimpin AI di Eropa di masa depan.

"Bersejarah! Dengan kesepakatan politik mengenai Undang-Undang AI yang disahkan hari ini, UE menjadi benua pertama yang menetapkan aturan yang jelas untuk penggunaan AI," kata komisioner pasar internal UE, Thierry Breton.

"Undang-Undang AI lebih dari sekadar buku peraturan - ini adalah landasan bagi perusahaan rintisan dan peneliti Uni Eropa untuk memimpin perlombaan global AI yang dapat dipercaya," tambahnya.

"Undang-Undang AI" diajukan secara terburu-buru dalam proses legislatif Uni Eropa tahun ini setelah chatbot ChatGPT, gerbang pasar massal menuju AI generatif, mulai populer pada akhir 2022.

Meskipun kemampuan ChatGPT dalam membuat esai dan puisi yang artikulatif menunjukkan kemajuan pesat AI, para kritikus khawatir tentang bagaimana teknologi tersebut bisa disalahgunakan.

Perangkat lunak AI generatif, yang juga mencakup chatbot Google Bard, dapat dengan cepat menghasilkan teks, gambar, dan audio dari perintah sederhana dalam bahasa sehari-hari.

Contoh lain dari AI generatif antara lain Dall-E, Midjourney, dan Stable Diffusion, yang dapat membuat gambar dalam hampir semua gaya sesuai permintaan.

Para perunding awalnya gagal mencapai kesepakatan setelah perundingan maraton yang dimulai pada hari Rabu berlangsung selama 22 jam dan berakhir hanya dengan kesepakatan melanjutkan perundingan pada hari berikutnya.

Tidak ada tenggat waktu yang pasti, namun para tokoh senior Uni Eropa sangat ingin mendapatkan kesepakatan sebelum akhir tahun ini.

Komisi Eropa, badan eksekutif UE, pertama kali mengusulkan undang-undang tersebut pada 2021 untuk mengatur sistem AI berdasarkan penilaian risiko model perangkat lunak.

Semakin tinggi risiko terhadap hak-hak atau kesehatan individu, misalnya, semakin besar pula kewajiban sistemnya.

Undang-undang tersebut masih perlu disetujui secara resmi oleh negara-negara anggota dan parlemen, namun kesepakatan politik yang dicapai pada hari Jumat dipandang sebagai rintangan serius terakhir.

"Undang-undang AI adalah yang pertama di dunia. Sebuah kerangka hukum unik untuk pengembangan AI yang dapat Anda percaya," kata Ketua Uni Eropa Ursula von der Leyen menyambut baik kesepakatan tersebut, dalam sebuah postingan di media sosial.

"Dan demi keselamatan dan hak-hak dasar masyarakat dan dunia usaha. Sebuah komitmen yang kami ambil dalam pedoman politik kami, dan kami wujudkan. Saya menyambut baik kesepakatan politik hari ini."

Uni Eropa bukan satu-satunya negara yang mengkhawatirkan AI.

Presiden AS Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif mengenai standar keamanan AI pada Oktober lalu dan Tiongkok mengeluarkan undang-undang yang secara khusus mengatur AI generatif yang mulai berlaku pada Agustus tahun ini.

Salah satu hambatan utama selama negosiasi adalah bagaimana mengatur sistem AI untuk keperluan umum seperti ChatGPT.

Beberapa negara anggota khawatir terlalu banyak peraturan akan merugikan pertumbuhan perusahaan-perusahaan terkemuka di Eropa seperti Aleph Alpha dari Jerman atau Mistral AI dari Prancis.

Menteri Digital Perancis Jean-Noel Barrot mengatakan Prancis akan "secara hati-hati menganalisis kompromi" yang disepakati dan memastikan bahwa mereka "menjaga kapasitas Eropa untuk mengembangkan teknologi kecerdasan buatannya sendiri".

Perjanjian tersebut mencakup pendekatan dua tingkat, dengan persyaratan transparansi untuk semua model AI tujuan umum dan persyaratan yang lebih ketat untuk model yang lebih canggih.

Kendala lainnya adalah pengawasan biometrik jarak jauh - pada dasarnya, identifikasi wajah melalui data kamera di tempat umum. Pemerintah menginginkan pengecualian untuk tujuan penegakan hukum dan keamanan nasional.

Meskipun perjanjian tersebut melarang pengenalan wajah secara real-time, akan ada sejumlah pengecualian.

Namun tidak semua orang senang dengan perjanjian tersebut.

"Sayangnya, kecepatan tampaknya lebih diutamakan daripada kualitas, yang berpotensi membawa dampak buruk bagi perekonomian Eropa," kata Daniel Friedlaender, kepala Eropa di CCIA, salah satu kelompok lobi teknologi utama.

"Bahkan mungkin berakhir dengan mengusir para pemimpin Eropa yang sangat ingin diberdayakan oleh UE," kata manajer kebijakan CCIA Eropa, Boniface de Champris.

UE akan dapat memantau dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum melalui badan baru yang disebut kantor AI UE yang akan bergabung dengan komisi tersebut.

Kantor tersebut berhak mengenakan denda sebesar tujuh persen dari omset perusahaan atau 35 juta euro, yang mana saja yang lebih besar.