Transisi Energi Dipercepat dengan Memanfaatkan EBT

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mengungkapkan upaya transformasi di sektor ketenagalistrikan salah satunya dilakukan dengan percepatan transisi energi. Percepatan transisi energi dilakukan dengan memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT).

"Kalau kita bisa melakukan percepatan transisi energi maka akan membantu layanan ketenagalistrikan menjadi lebih baik," kata Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, Rachmat Mardiana, dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Selasa (22/8).

Seperti dikutip dari Antara, Rachmat mengatakan upaya transformasi ketenagalistrikan melalui percepatan transisi energi dapat dilakukan dengan memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) secara berkelanjutan, serta didukung jaringan listrik terintegrasi dan transportasi hijau.

Menurut Rachmat, reformasi subsidi di sektor energi terbarukan harus tepat sasaran. Selain itu, peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik dengan melakukan perbaikan sistem transmisi dan distribusi, sistem informasi dan kontrol data, jaringan cerdas, serta penggunaan teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi.

Upaya-upaya tersebut, tambah dia, merupakan kebijakan penting untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat agar bisa mengakses listrik secara merata di seluruh wilayah tanah air.

"Kemudahan-kemudahan khususnya bagi masyarakat miskin untuk bisa mengakses energi listrik dengan jumlah yang cukup," ujarnya.

Lebih lanjut, Rachmat menyampaikan potensi EBT seperti hidro, surya, angin, energi laut, bioenergi, hingga panas bumi di Indonesia sangat besar.

Terus Dikembangkan

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2023 tercatat hanya 0,3 persen potensi EBT yang dimanfaatkan sehingga perlu untuk terus dikembangkan.

Ia menambahkan transisi energi diyakini mampu berkontribusi dalam pemerataan elektrifikasi nasional, di mana saat ini mencapai 99,72 persen. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan sebagai solusi untuk menghadirkan akses listrik di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

"Potensi energi baru yang ada masih belum banyak dikembangkan. Pemanfaatan EBT menjadi salah satu solusi mewujudkan pemerataan pelayanan tenaga listrik di wilayah terpencil atau terisolir," katanya.

Sebelumnya, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Nurcahyanto menyebut Indonesia memiliki potensi besar, tersebar, dan beragam untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pencapaian target bauran EBT.

Adapun pemanfaatan EBT yang ditargetkan sebesar 23 persen pada 2025 sebagaimana di dalam kebijakan energi nasional. "Kita memiliki target 23 persen, di 2022 baru sekitar 12,3 persen mungkin sekarang sudah mendekati 14 persen. Jadi, masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus kami kerjakan bersama-sama," kata Nurcahyanto.

Nurcahyanto mengungkapkan potensi EBT di Indonesia mencapai 3.687 gigawatt (GW) dari energi surya, hidro, bioenergi, bayu, panas bumi, dan laut. Saat ini, pemanfaatan EBT tersebut berada di angka 12.669 megawatt (MW).

"Potensi ini cukup besar, ESDM mencatat total tidak kurang dari potensi 3.687 GW. Jadi untuk EBT ini yang digunakan kami di ESDM melakukan modeling untuk net zero emission (NZE). Ini yang nantinya tantangan bagi ESDM dan juga kami selaku regulator bagaimana memanfaatkan potensi ini," katanya.