Transisi EBT dan Penggunaan Mata Uang Lokal Jadi Prioritas Visi Asean

JAKARTA - Transisi energi baru terbarukan (EBT) dan local currency transaction (LCT) menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam Visi Asean Pasca-2025. Indonesia mendorong adanya transisi energi menjadi energi bersih dan terbarukan yang dilakukan, antara lain melalui pengembangan ekosistem electricycle di kawasan.

"Kemudian, bagaimana kita menjaga stabilitas ekonomi keuangan di kawasan dalam penggunaan local currency transaction dan regional payment connectivity mechanism untuk memperkuat integrasi di kawasan," kata Direktur Kerjasama Ekonomi Asean Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Berlianto Situngkir, di Jakarta, Rabu (4/5).

Seperti dikutip dari Antara, Berlianto mengatakan Asean tengah mengembangkan Visi Asean Pasca-2025 untuk menetapkan agenda baru yang jelas dalam mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih baik guna merespons transformasi lanskap ekonomi saat ini.

Saat ini, tambah Berlianto, telah disepakati enam elemen inti yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen pendamping Visi, yakni Action-oriented, Sustainable, Enterprising, bold, and innovative, Adaptable and pro-active, Nimble and resilient; dan Inclusive, participatory, and collaborative.

Krisis Junta Militer

Selain itu, Berlianto juga memaparkan tantangan yang harus dihadapi Asean dari segi internal. Salah satu contohnya yakni krisis junta militer yang terjadi di Myanmar pada 2021 lalu.

"Lalu, geopolitical tension sehingga menciptakan risiko di bidang pangan, energi, dan keuangan, tapi bagaimana Asean memperkuat diri untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dan tentunya yang ada di internal Asean itu sendiri, seperti kasus demokratisasi yang ada di Myanmar," jelasnya.

Para kepala negara anggota Asean dijadwalkan akan membahas rancangan Visi Asean Pasca-2025 menuju Asean 2045 pada KTT Asean ke-42 yang akan digelar di Labuan Bajo, NTT 9-11 Mei mendatang.

Untuk diketahui, periode Keketuaan Indonesia di Asean akan berlangsung selama satu tahun, dimulai sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2023.

Hal itu sebagai pertanda kepercayaan kawasan regional kepada Indonesia untuk menavigasi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan kawasan regional Asean di tengah kondisi recovery dunia pascapandemi.

Sementara itu, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan Asean membentuk gugus tugas untuk merumuskan proses transisi penggunaan mata uang lokal atau LCT negara-negara anggota dalam transaksi keuangan intra-Asean.

"Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mengurangi risiko ekonomi yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang," kata Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral BKF, Nella Sri Hendriyetty.

Nella menjelaskan penggunaan mata uang lokal negara Asean akan memperkuat stabilitas mata uang masing-masing negara anggota dan mengurangi ketergantungan terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

Selain itu, penggunaan mata uang lokal juga dapat menekan risiko ekonomi yang disebabkan oleh volatilitas nilai tukar negara-negara Asean terhadap dollar AS.

Indonesia, sebagai Ketua Asean 2023, mendorong kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan secara bilateral atau LCT. Nella menyampaikan saat ini pemerintah Indonesia tengah menjalin pendekatan dengan Malaysia dan Thailand yang hingga sejauh ini masih dilakukan secara bilateral, belum secara regional.

Meski begitu, lanjut Nella, tidak ada pemaksaan dalam proses implementasi. "Sejauh ini, mereka tidak menentang konsep ini untuk diterapkan. Namun, untuk berpartner, karena harus ada perjanjian bilateralnya lebih dulu, mereka masih menunggu dan ada beberapa yang masih dalam proses negosiasi," jelas Nella.