Transaksi PaDi UMKM Capai Rp16,2 Triliun
Foto: ISTIMEWAJAKARTA - Kementerian BUMN mencatat total volume transaksi Pasar Digital (PaDi) UMKM hingga akhir November 2021 mencapai 16,2 triliun rupiah. Sebagai rincian, volume transaksi eProcurement mencapai 15,2 triliun rupiah, sedangkan untuk transaksi B2B atau pembelian langsung oleh BUMN telah mencapai 1 triliun rupiah.
Dalam paparannya, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto S Ginting menyampaikan total frekuensi transaksi PaDi UMKM hingga 30 November telah mencapai 210.627 item.
Total frekuensi transaksi PaDi UMKM tersebut terdiri dari frekuensi transaksi eProcurement yang mencapai 160.153 item, sedangkan untuk frekuensi transaksi B2B mencapai 50.474 item hingga 30 November 2021.
"Kami tetap berkomitmen untuk berpartisipasi dan juga mendukung pengembangan UMKM secara aktif," kata Loto dalam seminar daring di Jakarta, Rabu (8/12).
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa UMKM bukanlah saingan BUMN, melainkan mitra strategis dalam membangun ekosistem yang sehat.
Menurut Erick Thohir, kolaborasi dan kemitraan BUMN dan UMKM menjadi sangat penting, karena saat pandemi jangan hanya bertahan tapi juga harus membangun ekosistem untuk ketahanan bersama.
- Baca Juga: Masyarakat RI Perlu Solusi Keuangan Lebih Fleksibel
- Baca Juga: Berpotensi Kembali Melemah Tengah Pekan
Dia mengatakan ketika melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk melihat langsung bagaimana rakyat bertahan dan perlahan bangkit pada masa pandemi Covid-19, terlihat UMKM telah menjadi tulang punggung serta berperan nyata dalam membangun perekonomian rakyat.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Antara
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Selama 2023-2024, ASDP Kumpulkan 1,72 Ton Sampah Plastik
- 2 Kemenperin Desak Produsen Otomotif Tiongkok di Indonesia Tingkatkan Penggunaan Komponen Lokal
- 3 Jepang Siap Dukung Upaya RI Wujudkan Swasembada Energi
- 4 Irena Sebut Transisi Energi Indonesia Tuai Perhatian Khusus
- 5 Perkuat Kolaborasi, PM Jepang Dukung Indonesia untuk Jadi Anggota Penuh OECD