Tjahjo Janji Benahi Kepala Daerah

Ketiga, harus ada upaya mengurangi Pilkada yang berbiaya tinggi." Penguatan kelembagaan inspektorat daerah dan sebagainya juga mendesak dilakukan," ujarnya. Keempat, kata dia, ini juga tidak kalah penting, yakni reorientasi perilaku kepemimpinan kepala daerah. Kata Tjahjo, diperlukan orientasi bagi kepala daerah yang baru. Kepala daerah juga harus didorong untuk berkomitmen tidak akan korupsi." Bentuknya bisa dalam bentuk pakta integritas, berbagai tegyran dan supervisi KPK, hingga sanksi yang lebih tegas," kata Tjahjo.

Di eranya, lanjut Tjahjo, sudah ada kebijakan, begitu ada kepala daerah terkena atau terjaring OTT , dia akan langsung menggantinya dengan Pelaksana tugas (Plt). Serta yang tak kalah penting bagaimana membangun budaya anti korupsi. "Walau tetap kita berpegang pada asas praduga tidak bersalah sampai ada hukum tetap atau inkrah," ujarnya.

Tata Ulang Inspektorat

Tjahjo menambahkan, diperlukan berbagai inisiasi gerakan antikorupsi. Dengan begitu, bisa ditanamkan nilainilai malu, atau budaya malu melakukan korupsi. Dicluar itu, perlu ada revitalisasi pengawasan melekat atau waskat di birokrasi. Sanski yang lebih tegas juga sangat diperlukan. "Inspektorat daerah akan kita terus tata ulang kewenangannya supaya bisa mengamankan sebagai perangkat daerah dan sekaligus perangkat wilayah pusat sesuai saran KPK dan BPKP," tuturnya. Ke depan, kata dia, seluruh latihan kepemimpinan dan diklat akan dibenahi.

Latihan kepemimpinan nantinya porsi terbesar berisikan modul subtansi anti korupsi. Khususnya yang terkait dengan pencegahan. "Nanti kami menambah menjadi 50 persen modul berisi substansi anti korupsi khususnya pencegahan. Ini sebagai bagian dari gerakan nasionsl revolusi mental," ujarnya. Tjahjo berpendapat, praktik korupsi di Tanah Air saat ini begitu kompleks.
Halaman Selanjutnya....