Tiongkok Tidak Menganut Proteksionisme saat Berdagang

BEIJING - Pemerintah Tiongkok tidak menganut paham proteksionisme dalam perdagangan internasional. Hal ini dilakukan karena kebijakan proteksi dalam perdagangan tidak kondusif untuk arus bebas barang, jasa, dan modal.

"Proteksionisme dalam perdagangan tidak kondusif untuk arus bebas barang, jasa, dan modal, dapat mendistorsi alokasi sumber daya serta merugikan kepentingan konsumen," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, kepada pers di Beijing, Tiongkok, pada Selasa (12/12).

Seperti dikutip dari Antara, Mao Ning mengatakan hal itu untuk menanggapi Wakil Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Gita Gopinath, dalam Kongres Asosiasi Ekonomi Internasional pada Senin (11/12) yang mengatakan kebijakan pembatasan perdagangan dan investasi lintas batas negara meningkat dalam satu dekade terakhir.

Pada 2022, pembatasan baru dalam perdagangan barang, jasa dan investasi melonjak hingga 14 persen menjadi 2.600 kasus atau enam kali lipat dibanding pada 2013.

"Hal ini tidak berdampak baik bagi efisiensi produksi dan pemulihan serta perkembangan ekonomi dunia. Hal yang mengkhawatirkan adalah beberapa negara telah mendorong pemisahan dan pemutusan rantai pasok dengan dalih keamanan, dan menerapkan langkah-langkah pembatasan perdagangan atas nama pengurangan risiko," kata Mao Ning.
Halaman Selanjutnya....