Tiongkok Tegaskan "Satu Negara, Dua Sistem" untuk Hong Kong

HONG KONG - Presiden Tiongkok, Xi Jinping, pada Jumat (1/7), mengatakan tidak ada alasan untuk mengubah kebijakan "satu negara, dua sistem" untuk Hong Kong.

Kebijakan ini harus dipatuhi dalam jangka panjang. Dalam pidato di peringatan 25 tahun kembalinya kota itu ke Tiongkok, Xi mengatakan tujuan mendasar dari kebijakan tersebut untuk menegakkan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan nasional Tiongkok, serta menjaga kemakmuran dan stabilitas jangka panjang di Hong Kong dan Makau.

Xi menambahkan kebijakan tersebut memenuhi kepentingan fundamental negara dan kepentingan Hong Kong dan Makau. "Semua yang telah dilakukan pemerintah pusat untuk kepentingan negara kami, Hong Kong dan Makau, dan rekan senegara kami di Hong Kong dan Makau.

Tidak ada alasan untuk mengubah sistem yang begitu baik, dan itu harus dipatuhi dalam jangka panjang," kata Xi di Pusat Konvensi dan Pameran Hong Kong. Sebelumnya, Xi melantik mantan kepala keamanan Hong Kong, John Lee, sebagai kepala eksekutif baru kota itu, serta pejabat utama pemerintahan periode keenam.

Setelah dilantik, Lee mengatakan supremasi hukum adalah nilai fundamental bagi Hong Kong dan undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan di kota itu pada 2020 telah membawa stabilitas setelah protes anti-pemerintah pada 2019. Dalam pidatonya, Xi menyampaikan salam hangat kepada semua penduduk Hong Kong serta ucapan selamat yang hangat kepada Lee.

"Saya juga menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua sesama warga Tiongkok, baik di dalam maupun luar negeri, dan teman-teman asing atas dukungan mereka untuk tujuan 'satu negara, dua sistem' dan kemakmuran dan stabilitas Hong Kong," kata Xi.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurutnya, selama 25 tahun terakhir, Hong Kong telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mempertahankan statusnya sebagai pusat keuangan, pelayaran dan perdagangan global.

Hong Kong telah mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dan terus maju dengan langkah mantap sejak kembali ke Tiongkok, lanjut Xi, seraya menambahkan kota tersebut telah menjadi bagian integral dari pembangunan negara secara keseluruhan dan secara aktif selaras dengan strategi pembangunan nasional.

Dia mengatakan pemerintah pusat akan membantu menjaga dan mendukung lingkungan bisnis yang bebas dan terbuka untuk Hong Kong.

Pemerintah pusat mendukung penuh kota ini dalam memantapkan perannya sebagai pusat keuangan, pelayaran dan perdagangan internasional, dalam menjaga lingkungan bisnisnya yang bebas, terbuka dan sehat, dalam mempertahankan sistem hukum umum, serta dalam memperluas hubungan yang lancar dan nyaman oleh Hong Kong dengan seluruh dunia.

Dia menekankan pada prinsip "patriot mengelola Hong Kong", mengatakan untuk menjaga kekuasaan untuk mengelola Hong Kong dengan kuat di tangan patriot adalah penting untuk menjaga stabilitas jangka panjang dan keamanan kota. "Prinsip ini tidak boleh dibiarkan dikompromikan," kata Xi.

Xi menambahkan, melindungi kekuasaan untuk mengelola adalah melindungi kemakmuran dan stabilitas Hong Kong serta kepentingan lebih dari tujuh juta penduduk Hong Kong. Sebelumnya pada hari itu pukul 8 pagi waktu setempat, sekelompok pejabat, termasuk Lee dan kepala eksekutif Carrie Lam, berkumpul di sebelah Pelabuhan Victoria untuk upacara pengibaran bendera dalam kondisi berangin saat kota itu mengalami topan pertama tahun ini.

Xi tidak menghadiri acara pengibaran bendera, dengan media lokal melaporkan bahwa dia menginap di seberang perbatasan di Shenzhen setelah tiba di Hong Kong pada Kamis.

Lentera merah dan poster yang menyatakan "era baru" stabilitas menghiasi jalan-jalan utama dan jalan setapak di dekat pusat konvensi tepi pelabuhan tempat gubernur kolonial terakhir kota itu, Chris Patten, dengan penuh air mata menyerahkan Hong Kong kembali ke Tiongkok pada 1997.