Tiongkok Sebut Tudingan Pelanggaran HAM Uighur Sarat Muatan Politis

NEW YORK - Tiongkok menangkis semua tuduhan yang menyebut mereka melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap komunitas Muslim Uighur. Beijing menilai semua tudingan sebagai kebohongan dan sarat dengan muatan politis. Dugaan pelanggaran HAM oleh Tiongkok terhadap komunitas Uighur saat ini masih jadi pembahasan hangat di Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB).

Tiongkok tetap menolak semua tuduhan tersebut. Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun, menyebut kamp-kamp itu sebagai fasilitas pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama.

Zhang justru menyerang balik laporan tersebut dengan mengatakan bahwa semuanya sengaja disusun atas dasar politis. Bahkan, ia juga menyinggung Amerika Serikat (AS) dan negara lain karena menutupi pelanggaran HAM di negara mereka sendiri.

"Tidak peduli berapa kali diulang, kebohongan tetaplah kebohongan. Anda menggunakan HAM sebagai dalih untuk manuver politik, untuk memprovokasi konfrontasi," sebut Zhang.

Negara tirai bambu itu menerima tekanan bertubi-tubi dari puluhan negara di PBB pada hari Kamis (21/10) lalu atas tuduhan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur. Namun, tekanan tersebut ditanggapi sinis oleh utusan mereka di PBB.

Duta Besar Prancis untuk PBB, Nicolas de Riveri, dalam sebuah pernyataan resmi yang ia sampaikan kepada Komite HAM Majelis Umum PBB mengatakan 43 negara menyuarakan keprihatinan tentang meningkatnya laporan pelanggaran HAM yang meluas dan sistematis.

Seperti dilansir dari Reuters, laporan tersebut mengatakan bahwa Tiongkok saat ini masih menahan lebih dari satu juta orang di kamp konsentrasi. Para tahanan disebut mengalami berbagai bentuk penindasan yang jelas melanggar HAM.

Zhang juga mengecam dan menyatakan bahwa tuduhan yang dialamatkan ke China itu bohong dan tidak berdasar. Dia juga menyebut 43 negara itu sebagai 'komplotan untuk menyakiti China'.

"Xinjiang menikmati pembangunan dan orang-orang bebas setiap harinya dan bangga dengan kemajuan yang dicapai," kata Zhang Jun, yang kemudian didukung oleh Kuba, negara kecil yang kerap mengkritik setiap campur tangan asing soal urusan dalam negeri China.

Provokasi Konfrontasi

Konfrontasi kepada Tiongkok dari sebagian besar negara Barat memang kerap terjadi di Majelis Umum PBB di New York dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Biasanya, tekanan-tekanan tersebut dimotori oleh AS.

Kepala Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC), Michelle Bachelet, telah berupaya merundingkan pemberian akses ke Xinjiang sejak September 2018. Pada bulan Juni, Bachelet berharap agar persyaratan kunjungan ke Xinjiang disetujui oleh Tiongkok secepatnya.