Tiongkok Kecam Pernyataan AS-Jepang Terkait LTS

BEIJING – Tiongkok pada Senin (10/2) mengatakan bahwa pernyataan bersama oleh Amerika Serikat (AS) dan Jepang yang mengutuk kegiatan provokatif di Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang disengketakan telah menyudutkan dan mencoreng nama baik Tiongkok.

Saat ini Tiongkok mengklaim hampir seluruh LTS, meskipun ada putusan internasional pada tahun 2016 yang menyimpulkan bahwa klaim itu tidak memiliki dasar hukum.

Presiden AS, Donald Trump, dan Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, mengatakan pada Jumat (7/2) lalu bahwa mereka menentang klaim maritim yang melanggar hukum, militerisasi fitur reklamasi, dan aktivitas yang mengancam dan provokatif di LTS oleh Tiongkok setelah kedua pemimpin negara itu bertemu di Washington DC.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, menanggapinya dengan mengatakan: "Konten pernyataan bersama AS-Jepang yang berkaitan dengan Tiongkok secara terang-terangan mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, menyerang dan memfitnah Tiongkok, serta membesar-besarkan ketegangan regional".

“Tiongkok telah menyampaikan tanggapan serius kepada kedua negara,” ucap Guo dalam jumpa pers rutin.

Pertemuan hari Jumat adalah yang pertama antara Trump dan Ishiba, yang keduanya saling memuji dan memperkuat hubungan yang telah terjalin puluhan tahun di bidang keamanan dan perdagangan.

Jepang adalah salah satu sekutu terdekat AS di Asia, dengan sekitar 54.000 personel militer AS yang ditempatkan di negara tersebut.

Beijing dalam beberapa bulan terakhir telah menekan klaim teritorialnya di LTS yang tumpang tindih dengan Malaysia, Vietnam, Indonesia, Brunei, Filipina, dan Taiwan, dengan lebih keras.

Pemerintah Tiongkok bahkan telah mengerahkan kapal angkatan laut dan penjaga pantai dalam upaya untuk menghalangi Filipina dari terumbu karang dan pulau-pulau yang secara strategis penting di wilayah tersebut.

Filipina dan AS terikat oleh pakta pertahanan bersama, dan bentrokan baru-baru ini telah memicu kekhawatiran bahwa militer AS dapat terlibat dalam eskalasi.

Isu Taiwan

Pada Januari lalu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyuarakan kekhawatiran serius atas apa yang disebutnya tindakan "pemaksaan" Beijing di LTS dan Taiwan, selama panggilan telepon pertamanya dengan mitranya dari Tiongkok, Wang Yi.

Tiongkok mengklaim Taiwan yang demokratis dan memiliki pemerintahan sendiri sebagai wilayahnya dan belum melepaskan penggunaan kekuatan untuk mengklaimnya.

Trump dan Ishiba mengatakan dalam pernyataan bersama mereka bahwa mereka mendukung partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional dan menentang segala upaya untuk secara sepihak mengubah status quo (di Selat Taiwan) dengan kekerasan atau paksaan.