Tiongkok Jatuhkan Sanksi pada 28 Pejabat AS Era Trump

BEIJING - Tiongkok memutuskan memberikan sanksi kepada 28 pejabat Amerika Serikat (AS) era Presiden Trump, yang dinilai melanggar kedaulatan Tiongkok.

"Mereka juga dianggap bertanggung jawab atas serangkaian tindakan gila AS pada masalah terkait Tiongkok," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, Kamis (21/1) seperti dikutip Xinhua.

Di antara yang terkena sanksi dari Tiongkok itu adalah Michael R. Pompeo atau Mike Pompeo yang tak lain Menteri Luar Negeri AS di pemerintahan Donald Trump.

Tiongkok menilai Pompeo membuat begitu banyak kebohongan dalam beberapa tahun terakhir, dan ini cuma kebohongan besar lain.

"Politisi AS ini terkenal karena berbohong dan menipu, membuatnya jadi bahan tertawaan dan seorang badut," kata Hua.

Pejabat lain yang dijatuhi sanksi adalah Kepala Perdagangan Peter K Navarro, Penasihat Keamanan Nasional Robert C O'Brien dan John R Bolton, Menteri Kesehatan Alex M Azar, Duta Besar PBB Kelly DK Craft, dan mantan ajudan utama Trump, Steve K Bannon. Demikian juga David R. Stilwell, Matthew Pottinger, Keith J. Krach,

"Orang-orang ini dan anggota keluarga dekat mereka dilarang memasuki daratan Tiongkok, Hong Kong, dan Makau Tiongkok. Mereka dan perusahaan serta institusi yang terkait dengan mereka juga dilarang berbisnis dengan Tiongkok," kata Hua.

Tiongkok mengatakan selama beberapa tahun terakhir, beberapa politisi anti Tiongkok di AS, karena kepentingan politik mereka yang egois, prasangka dan kebencian terhadap Tiongkok dan tidak menunjukkan perhatian pada kepentingan rakyat Tiongkok dan Amerika, telah merencanakan, mempromosikan, dan mengeksekusi langkah-langkah yang melanggar kedaulatan Tiongkok.

"Pemerintah Tiongkok dengan tegas memutuskan untuk mempertahankan kedaulatan nasional Tiongkok, keamanan dan kepentingan pembangunan," kata juru bicara itu.

Pompoe pada akhir masa jabatannya, Rabu (20/1), menuduh Tiongkok melakukan genosida terhadap Muslim Uighur. Penilaian ini juga dibenarkan oleh Anthony Blinken yang dipilih Biden untuk menggantikan Pompeo.

"Memaksa pria, wanita, dan anak-anak ke dalam kamp konsentrasi; sebenarnya mencoba mendidik kembali mereka untuk menjadi penganut ideologi Partai Komunis China, semua itu menyuarakan upaya melakukan genosida," kata Blinken. n SB/AFP/P-4