Tiongkok Desak Rusia - Ukraina Lakukan Gencatan Senjata Secepatnya, Ada Apa?

Tiongkok pada Rabu (21/9) menyerukan agar Rusia dan Ukraina segera melakukan gencatan senjata melalui dialog untuk menghormati integritas teritorial, menyusul pidato Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengumumkan mobilisasi militer parsial.

"Kami menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk mewujudkan gencatan senjata melalui dialog dan konsultasi, dan menemukan solusi yang mengakomodasi masalah keamanan yang sah dari semua pihak sesegera mungkin," kata juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Wang Wenbin dalam jumpa pers pada Rabu (21/9), sperti dikutip dari AFP.

Gencatan senjata dinilai Wang perlu segera dilakukan untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorial semua negara sesuai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kami selalu menjaga bahwa kedaulatan dan integritas teritorial semua negara harus dihormati, tujuan dan prinsip Piagam PBB harus dipatuhi, masalah keamanan yang sah dari semua negara harus ditanggapi dengan serius, dan semua upaya yang kondusif untuk penyelesaian damai harus didukung," jelas Wang.

Putin pada Rabu (21/9) pagi mengumumkan mobilisasi dan berjanji untuk menggunakan "semua cara yang tersedia" untuk melindungi wilayah Rusia, setelah wilayah Ukraina yang dikuasai Moskow mengumumkan referendum.

Diberitakan AFP, pada bulan Maret lalu, perwakilan tetap Beijing untuk PBB, Zhang Jun, mengatakan Tiongkok akan selalu mempertahankan bahwa kedaulatan dan integritas teritorial semua negara.

Tiongkok sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa mereka mendukung kedaulatan semua negara dalam kaitannya dengan Ukraina, tetapi menolak untuk mengutuk tindakan Rusia.

Tiongkok dan Rusia bahkan dilaporkan semakin dekat dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari apa yang mereka sebut hubungan "tanpa batas" yang bertindak sebagai penyeimbang dominasi global Amerika Serikat (AS).

Pekan lalu Putin dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping bertemu di Uzbekistan untuk pertemuan puncak regional dan mengumpulkan para pemimpin Asia di belakang "tatanan internasional" baru yang menantang pengaruh Barat.

"Tiongkok meminta pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan perbedaan mereka dengan benar melalui dialog dan konsultasi, dan bersedia bekerja dengan komunitas internasional untuk terus memainkan peran konstruktif dalam meredakan situasi," tambah Wang pada hari Rabu.

Sementara itu, di Rusia, warga menggelar aksi unjuk rasa untuk memprotes rencana Vladimir Putin memobilisasi 300.000 tentara tambahan untuk bergabung dalam perang Ukraina.

Putin sendiri menegaskan mobilisasi diperlukan untuk melindungi Rusia, kedaulatan dan integritas teritorialnya, untuk memastikan keamanan rakyat dan rakyat kita di wilayah yang dibebaskan.

Mengutip Newsweek, protes di Moskow adalah salah satu dari beberapa teguran atas pengumuman Putin. Demonstrasi telah terjadi di Irkutsk di Siberia dan Ulan-Ude di timur jauh Rusia, serta Khabarovsk dan Yakutsk.

Aksi protes juga dilakukan dengan menandatangani sebuah petisi berbahasa Rusia yang menentang wajib militer. Dibuat di change.org, petisi bertajuk 'Melawan mobilisasi parsial dan total', dan telah ditandatangani lebih dari 140.000 kali.

"Kami, warga Rusia, perempuan dan laki-laki, menentang mobilisasi umum dan parsial," bunyi petisi tersebut.