Tiongkok Bantah Militerisasi di LTS

Tiongkok me-nyatakan tidak melakukan militerisasi di LTS dan menyebut bahwa pendaratan pesawat bomber di wilayah sengketa sebagai latihan militer untuk melindungi kedaulatannya.

BEIJING - Pemerintah Tiongkok membantah sedang melakukan aksi militerisasi setelah sejumlah pesawat bombernya melakukan pendaratan di landasan yang ada di sebuah pulau di perairan sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS). Beijing kemudian malah menyerang balik tudingan yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS) itu dengan menyatakan AS sengaja menyulut ketegangan agar bisa menjejakkan militernya di perairan sengketa itu.

"Pulau-pulau di LTS adalah wilayah kedaulatan Tiongkok," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lu Kang, dalam taklimat harian pada Senin (21/5). "Pendaratan bomber di LTS adalah untuk menjalani latihan rutin militer Tiongkok. Berbeda jika AS mengirimkan kapal perang dan pesawat militer ke kawasan itu, maka akan jadi ancaman bagi negara lain," imbuh Lu.

Bantahan Beijing itu disampaikan setelah pada Jumat (18/5) pekan lalu, sejumlah pesawat bomber Tiongkok untuk pertama kalinya melakukan pendaratan di sebuah landasan di pulau buatan Tiongkok di kawasan LTS. Diantara pesawat bomber itu terdapat pesawat bomber tipe H-6K yang memiliki daya jelajah jauh dan mampu melakukan serangan nuklir.

Pendaratan itu dikecam Washington DC. Kementerian Pertahanan AS, menyebut Tiongkok telah melanjutkan militerisasi di kawasan sengketa LTS. Lembaga pengamat Centre for Strategic and International Studies menyebut pesawat bomber Tiongkok melakukan pendaratan di Pulau Woody yang ada di Kepulauan Paracel, yang diperebutkan oleh Vietnam dan Taiwan.

Sengketa LTS telah berlangsung beberapa tahun melibatkan sejumlah negara Asia seperti Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan.

Sengketa di LTS kian membara saat Tiongkok membuat sejumlah pulau buatan sejak 2013 yang kini telah dibangun sejumlah fasilitas militer seperti landasan udara, sistem radar, dan pelabuhan.

Reaksi Filipina

Terkait laporan pendaratan pesawat bomber Tiongkok pada pekan lalu, pemerintah Filipina diwartakan telah mengambil tindakan diplomatik untuk menegaskan pengakuannya di LTS. Hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri di Manila, pada Senin.

"Kami mengambil tindakan diplomatik yang tepat yang diperlukan, untuk melindungi pengakuan kami dan akan terus melakukannya pada masa depan," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Filipina. "Kami menegaskan tekad melindungi setiap jengkal wilayah kami yang memiliki hak berdaulat atas kami," imbuh mereka.

Presiden Duterte sebelumnya telah mengatakan tidak akan menempuh konfrontasi dengan Tiongkok dan menegaskan keterbukaannya untuk melakukan penjajakan dan pengembangan bersama di perairan LTS.

AFP/Ant/I-1