Tiongkok Atur Kembali Sistem Keamanan Nasional dan Monopoli

SHANGHAI - Pemerintah Tiongkok telah merilis blue print atau cetak biru dalam lima tahun mendatang sebuah regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas. Aturan tersebut sebagai sinyal keras otoritas Tiongkok kepada para pelaku industri-industri utama, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor.

Seperti diberitakan Bloomberg, Kamis (12/8), kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Dewan Negara dan Komite Sentral Partai Komunis. Dari dokumen itu, pejabat berwenang menyatakan akan membuat undang-undang yang mengatur sektor keamanan nasional, teknologi dan monopoli.

Bukan hanya itu, penegakan hukum akan diperkuat di sektor lain seperti makanan dan obat-obatan, big data, dan kecerdasan buatan. Kehadiran aturan itu seiring dengan meningkatnya kehidupan masyarakat sehingga diperlukan persyaratan baru di bawah supremasi hukum.

"Itu harus didasarkan pada situasi keseluruhan, mengambil pandangan jangka panjang, menebus kekurangan, terus maju, dan mempromosikan pembangunan pemerintahan di bawah supremasi hukum ke tingkat yang baru di era baru," sebut dokumen tersebut.

Dengan regulasi baru tersebut, para investor berupaya memahami serangan regulasi dalam beberapa pekan terakhir yang telah mengguncang pasar, terutama setelah pihak berwenang melarang keuntungan bagi perusahaan rintisan atau startup bimbingan belajar.
Halaman Selanjutnya....