Tingkatkan Kualitas SDM, Ditjen Hubdat Gelar Sosialisasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
Sosialisasi Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
Foto: Dok. Humas Ditjen HubdatJAKARTA - Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar Sosialisasi Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
Dalam sambutannya, Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Lilik Handoyo menyampaikan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan fondasi utama dalam menjalankan aktivitas maritim yang kompleks dan beragam.
“Mengingat masih sering terjadi peristiwa kecelakaan kapal, tidak terkecuali pada angkutan SDP seperti kapal terbakar, kapal kandas, kapal tubrukan bahkan kapal tenggelam. Maka pentingnya peningkatan kualitas SDM di lingkungan Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan terutama yang berwenang melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal,” tutur Lilik dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/11).
Hal ini sejalan dengan mandat UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa salah satu kewenangan Syahbandar adalah melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal dalam rangka pemeriksaan pendahuluan yang tujuannya untuk mencari keterangan dan bukti awal atas suatu kejadian kecelakaan kapal.
Lilik menambahkan, sosialisasi tata cara pemeriksaan kecelakaan kapal sangat relevan dan krusial untuk terus ditingkatkan. Adapun yang harus diperhatikan dalam setiap pemeriksaan kecelakaan kapal harus menjunjung tinggi integritas dan independensi.
Dalam hal ini, seorang pemeriksa kecelakaan kapal mampu menganalisa, memahami dan menerapkan prosedur pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat memperdalam proses pemeriksaan kecelakaan kapal mulai dari diterimanya informasi kecelakaan kapal sampai tersusunnya Berita Acara Pendahuluan Pemeriksaan Kecelakaan kapal. Selain itu juga mengetahui mekanisme pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh Mahkamah Pelayaran jika ditemukan dugaan kelalaian standar profesi kepelautan serta dilanjutkan kepada PPNS jika ditemukan dugaan tidak pidana pelayaran atau dilanjutkan kepada Penyidik Polri jika ada dugaan tindak pidana umum,” jelas Lilik.
Kemudian dalam laporannya Kepala Subdirektorat Pengawasan Operasional SDP, Capt. Bintang Novi melaporkan jumlah peserta yang hadir dalam sosialisasi ini sebanyak 70 orang peserta hadir fisik dan sebagian hadir secara daring yang terdiri dari perwakilan Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP), seluruh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), dan KSOPP Danau Toba.
Redaktur: Marcellus Widiarto
Penulis: Mohammad Zaki Alatas
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Indonesia Tunda Peluncuran Komitmen Iklim Terbaru di COP29 Azerbaijan
- 2 Electricity Connect 2024, Momentum Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional
- 3 Penerima LPDP Harus Berkontribusi untuk Negeri
- 4 Ini yang Dilakukan Kemnaker untuk Mendukung Industri Musik
- 5 Tim Putra LavAni Kembali Tembus Grand Final Usai Bungkam Indomaret
Berita Terkini
- Satpol PP DKI Turunkan 3.838 Personel Amankan Pilkada
- Menteri Rosan Promosikan Sektor EBT kepada Investor Inggris
- ESDM Kaji Penghentian Beberapa PLTU Tanpa Bebani Keuangan Negara
- Eastspring Indonesia dan Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Indeks Eastspring
- Kementerian PU Sebut Padat Karya P3-TGAI Dukung Swasembada Pangan