Tingkatkan Hubungan Bilateral, Australia dan India Perkuat Kerja Sama Pertahanan

Berdasarkan 50 poin pernyataan bersama mereka, kedua pemimpin juga menyambut berlakunya Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan India-Australia (ECTA) pada Desember tahun lalu yang menekankan peluang untuk mendiversifikasi dan memperluas perdagangan dua arah.

Keduanya juga setuju untuk kemajuan pesat dalam negosiasi untuk menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif (CECA) antara kedua negara secepat mungkin.

Pernyataan itu mengatakan bahwa kedua perdana menteri menyoroti pentingnya arus perdagangan dan investasi bilateral yang kuat melalui rantai pasokan global yang terdiversifikasi, transparan, terbuka, aman, inklusif, dan dapat diprediksi.

"Dalam kasus ini, mereka menyambut inisiatif untuk memperkuat kerja sama regional melalui Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) dan Inisiatif Ketahanan Rantai Pasokan (SCRI) antara India, Australia dan Jepang, serta memutuskan untuk lebih memperkuat kerja sama di bidang tersebut," tulis pernyataan itu.

Kedua pemimpin juga menekankan pentingnya mempertahankan upaya untuk mengatasi perubahan iklim serta menyambut perkembangan kerjasama bilateral di bidang sains, teknologi, inovasi dan penelitian.

Kedua pemimpin negara itu juga memperbarui komitmen mereka untuk mendukung Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, stabil dan makmur dengan menghormati kedaulatan dan integritas teritorial serta menegaskan kembali pentingnya mematuhi hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), untuk menghadapi tantangan terhadap tatanan berbasis aturan maritim, termasuk di Laut China Selatan.

Kedua perdana menteri setuju memperkuat kerja sama melalui Quad di mana Albanese akan menyambut Modi pada KTT Quad2023 di Australia.

Mereka juga menunjukkan kekhawatiran atas situasi yang memburuk di Myanmar dan menyerukan penghentian kekerasan secepatnya, pembebasan mereka yang ditahan sewenang-wenang, akses bagi bantuan kemanusiaan, resolusi permasalahan melalui dialog, serta transisi menuju sistem demokrasi federal yang inklusif di Myanmar.

Mereka juga mengutuk Korea Utara yang terus meluncurkan rudal balistik, mendesaknya untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan UNSCR yang relevan, serta menegaskan kembali komitmennya untuk denuklirisasi penuh negara tersebut.