Tindak Tegas Perusahaan Terlibat Kartel

Belajar dari pengalaman batu bara, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan DMO secara bulanan. Selain itu, pemerintah juga perlu menerapkan denda berupaya pembayaran fee kompensasi bagi pengusaha nakal.

"Bahkan bila perlu dijatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan izin ekspor atau izin produksi. DMO ini sejatinya sebentuk sharing the pain dari para pengusaha sawit yang selama ini menikmati untung dari CPO untuk pembangunan nasional termasuk ketahanan energi," tegasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kuota CPO memenuhi kebutuhan pasar minyak goreng dan biofuel domestik secara bersama-sama. Apalagi, Indonesia telah berkomitmen terus mengembangkan biofuel dalam rangka menekan impor BBM, reduksi karbon dan mengurangi defisit transaksi berjalan.

Mulyanto menilai kompetisi bahan bakar (biofuel) dan bahan makanan (minyak goreng) terhadap CPO dapat dicegah dengan DMO. Apalagi kedua komoditas tersebut dibutuhkan masyarakat yang harganya harus dijaga stabil.

Kemendag menetapkan kebijakan DMO dan Domestic Price Obligation (DPO) bagi eksportir CPO. Melalui aturan DMO yang dikeluarkan Kemendag, produsen yang melakukan ekspor CPO diwajibkan memasok 20 persen kuota ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri.
Halaman Selanjutnya....