Tindak Tegas Perusahaan Terlibat Kartel

JAKARTA - DPR RI meminta pemerintah membentuk tim pengawas pelaksanaan kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk crude palm oil (CPO). Bahkan, diperlukan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar. Bahkan, bila perlu izin ekspor dan izin produksi dicabut.

Nantinya, tim tersebut terdiri dari kementerian terkait, kepolisian dan kejaksaan. Karena itu, dia menegaskan tim pengawas ini harus kuat. Pasalnya, tim tersebut akan berhadapan dengan kartel yang ditengarai mempunyai jaringan luas.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengatakan Tim ini bertugas mengawasi pelaksanaan DMO CPO, sekaligus menindak perusahaan CPO dan minyak goreng yang terbukti terlibat kartel. "Saya berharap pemerintah jangan sungkan menindak siapa pun yang terbukti mengacaukan sistem produksi dan distribusi minyak goreng. Karena perbuatan mereka telah menyengsarakan masyarakat," tegas Mulyanto di Jakarta, Selasa (8/2).

Dia juga meminta pemerintah konsisten dan tegas menerapkan kebijakan DMO CPO. Pemerintah, lanjutnya, jangan sampai dianggap mencla-mencle dan terkesan takut kepada taipan minyak sawit. Saat ini, masih banyak laporan masyarakat mengenai kesulitan menemukan minyak goreng curah di pasaran.

Untuk itu, pemerintah perlu mengawasi rantai distribusi CPO dan minyak goreng ini. Hal itu untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan DMO tersebut.
Halaman Selanjutnya....