Tiket Transportasi Umum Jabodetabek Cukup Satu Kartu

Sistem pembayaran elektronik dengan satu kartu tidak hanya untuk pembayaran angkutan umum, tetapi juga untuk pembayaran fasilitas lainnya.

JAKARTA - Integrasi sistem pembayaran elektronik dengan satu kartu untuk semua moda angkutan umum se-Jabodetabek segera terwujud.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan sistem ini akan menjadi solusi dari persoalan sistem pembayaran moda transportasi yang masih belum terintegrasi dan beberapa dilakukan secara manual.

"Sistem pembayaran ini menjadi solusi dan pasti juga memberikan suatu basis yang baik. Kita juga mendapatkan data yang akurat berkaitan jumlah pergerakan, darimana,kemana, bisa membuat kita dapat menganalisis secara lebih cermat mana-mana saja daerah yang harus diperbaiki dan improve," kata Budi, di Jakarta, Rabu (6/9).

Ia menambahkan dengan sistem pembayaran elektronik satu kartu akan memudahkan operator transportasi. Budi juga mengusulkan agar integrasi sistem pembayaran yang berbasis uang elektronik ini dapat diterapan di seluruh operator transportasi.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo menjelaskan sistem pembayaran elektronik dengan satu kartu ini tidak hanya untuk pembayaran angkutan umum, tetapi untuk pembayaran fasilitas lainnya.

"Ini juga akan diperluas untuk meyakinkan sistem transportasi termasuk perparkiran, nanti rencana akan ada electronic route pricing," katanya.

Agus mengatakan pemberlakuan pembayaran non tunai seluruh ruas jalan tol di Indonesia diberlakukan mulai 31 Oktober 2017.

Segala Transaksi

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjelaskan Pemprov menawarkan sistem Jakarta One untuk integrasi transaksi online. Saat ini, Jakarta One sudah diimplementasikan Bank DKI untuk segala transaksi, baik untuk transportasi, layanan subsidi, dan lainnya.

"Untuk sistem pembayaran elektronik itu tidak bisa dilepaskan dengan Integrasi sistem moda transportasi. Kalau sudah berjalan orang lebih suka menggunakan transaksi elektronik," ujar Djarot.

Dia menjelaskan, Jakarta One merupakan sistem yang dibangun Pemprov DKI melalui big data. Selain bisa digunakan sebagai alat transaksi elektronik, baik untuk tiket transportasi, tiket masuk ke Monumen Nasional (Monas), Kebun Binatang Ragunan, hingga pemberian subsidi untuk masyarakat kecil.

Dalam mewujudkan integrasi pembayaran transportasi Jabodetabek, salah satu tantangan adalah perbedaan kepemilikan moda transportasi, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk itu, strategi integrasi sistem pembayaran elektronik moda transportasi disinergikan dengan membentuk dua entitas berbeda.

Pertama, unit usaha yang berada dibawah BUMN untuk moda transportasi yang dikelola oleh BUMN. Kedua, konsorsium yang berada dibawah Pemprov DKI dan berbentuk BUMD untuk moda transportasi yang juga dikelola oleh BUMD.

Kedua entitas tersebut harus bersinergi dengan menyediakan infrastruktur pemrosesan uang elektronik yang saling terkoneksi dan saling dapat beroperasi.

Selain itu, harus dilakukan pula integrasi dengan konsorsium lain yang menerapkan uang elektronik sebagai alat pembayaran yaitu Konsorsium Electronic Toll Collection (ETC) di jalan tol yang saat ini tengah dirancang oleh Kementerian PUPR. Jabodetabek untuk ikut serta berkomitmen dalam rencana integrasi sistem pembayaran elektronik transportasi antar moda di wilayah Jabodetabek.pin/mza/P-5