Tiga Cara Agar Budi Daya Ikan di Indonesia Tak Merusak Lingkungan

Nah, supaya target produksi dan perbaikan ekosistem mangrove bisa beriringan, pemerintah harus berhati-hati merencanakan pertumbuhan. Strategi penambahan produksi semestinya berfokus pada intensifikasi - pemakaian lahan serta sumber daya yang ada - dibandingkan perluasan kawasan atau ekstensifikasi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga harus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan perencanaan yang selaras dengan beraneka prioritas pembangunan di daerah.

Ada sekitar 27 provinsi di Indonesia yang memiliki Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Pemerintah harus memastikan dokumen tersebut memiliki batas zona-zona yang jelas dan dievaluasi setiap tahun. Pemantauan diperlukan untuk mempertimbangkan risiko perubahan garis pantai akibat kenaikan air laut, ataupun karena alasan lainnya.

Otoritas juga mesti rajin mengumpulkan dan memperbarui data kawasan perairan dan pesisir seperti sumber daya perairan, habitat, dan pengguna zonanya. Data harus terkumpul dalam format yang mudah digunakan, supaya gampang diakses oleh berbagai kementerian maupun lembaga.

Pengelolaan data yang memadai akan meningkatkan kualitas perencanaan sektor perikanan budi daya. Data ini juga harus mencakup ekosistem perikanan yang vital seperti mangrove ataupun padang lamun, ataupun prioritas kawasan lainnya yang mungkin dapat tumpang tindih seperti pariwisata ataupun pelayaran.
Halaman Selanjutnya....