Tidak Bisa Andalkan Bansos Untuk Mengentas Kemiskinan. Perlu bangun Manufaktur yang Terhubung dengan Desa

JAKARTA-Upaya mengentas kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan bansos (bantuan sosial) karena sifatnya temporer. Pemerintah perlu mengkonsolidasi manufaktur dengan membangun supply chain (rantai pasok) dengan desa desa seperti yang dilakukan Tiongkok, Thailand dan Vietnam.

Menanggapi penurunan tingkat kemiskinan tahun 2024 seperti yang dilaporkan Pemerintah, Pemerhati masalah kemiskinan Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi mengatakan pada tahun 2024, insentif fiskal pemerintah untuk bansos (bantuan sosial) memang luar biasa besar, sehingga wajar apabila angka kemiskinan menurun. 

Perhitungan angka kemiskinan dihasilkan saat survei ekonomi nasional bulan Maret dan September dengan basis konsumsi rumah tangga, jika rata-rata pendapatan rumah tangga miskin meningkat otomatis konsumsinya pun bertumbuh sehingga angka kemiskinan berkurang, sedangkan dari sisi ketimpangan, penurunan konsumsi di kalangan kelas menengah juga berkontribusi mengurangi indeks gini karena basis konsumsinya lebih rapat ke bawah. Sedangkan bagi kalangan atas, biasanya pengeluaran lebih banyak ditahan selama tahun-tahun politik untuk mengantisipasi ketidakpastian.

Ke depan menurut Hafidz, perlu ada balance antara upaya negara memperkuat bansos dengan upaya transformasi ekonomi agar memberikan ruang untuk mobilitas sosial ekonomi khususnya kelompok miskin ke kelompok menengah, kelas menengah juga perlu dapat dukungan berupa keleluasaan untuk berkembang melalui skema insentif perpajakan yang aktif, terutama pada rentang pajak penghasilan (pph) agar memberi kesempatan untuk tumbuh.

"Dengan demikian, akan terjadi penguatan konsumsi berkelanjutan yang tidak hanya menurunkan angka kemiskinan dan indeks gini secara temporer tetapi lebih berkelanjutan dengan mentransformasi struktur ekonomi masyarakat,"ucap Hafidz pada Koran Jakarta, Rabu (8/1)

Hafids mengaku kurang sepakat apabila pemerintah mengandalkan bansos untuk menekan kemiskinan, sebab efeknya temporer tidak mengubah kemiskinan secara terstruktur dan tetap. Makanya dia mendorong industrialisasi di desa, seperti yang dilakukan di China untuk mendorong transformasi dari desa-desa pertanian menjadi desa-desa penghasil produk industri serta modernisasi pertanian.

Memang tantangannya tidak sederhana, ketika Tiongkok memulainya dilakukan dengan pasar tertutup, dimana akses produk import sangat terbatas, dan open the door policy dilakukan secara bertahap sejak 1989, di era Den xioping yang terus dilanjutkan hingga kini.

Negara tersebut butuh waktu 22 tahun sejak open the door policy hingga bergabung ke pasar terbuka melalui WTO (organisasi perdagangan dunia) di 2001, sehingga industri domestiknya cukup kuat. Ada sistem manufaktur yang handal yang mengkonsolidasi hasil industri pedesaan dan mampu memasarkan secara luas, peran lain juga memastikan quality control hingga efisiensi bahan baku.

"Jika indonesia mau memulainya di pasar terbuka agaknya, akan sangat sulit, bagaimana pun industri bukan hanya soal kemampuan berproduksi tapi menyangkut bahan baku, kualitas dan kompetisi harga serta jaringan pemasaran,"ucapnya

Yang paling rasional dikembangkan adalah hilirisasi pertanian dan perikanan. Menurut dia, kita punya peluang untuk mengakselerasi produk tersebut lebih bernilai tambah. "Kerjasama dengan swasta untuk membangun supply chains management yang kuat bisa dilakukan dengan payung creating share value ataupun skema fair trade,"ungkap Hafidz

Hal ini papar dia, tengah diterapkan di Vietnam serta telah lebih dulu dilakukan oleh Thailand, dimana modernisasi pertanian dilakukan dengan kolaborasi pemberdayaan masyarakat dan kekuatan investasi teknologi dan riset untuk mengembangkan daya dukung hulu ke hilirnya. Bagi swasta skema ini menurunkan capex tetapi mendapat end produk berkualitas dengan harga kompetitif.

Diketahui, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan pada 2024. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (6/1) menuturkan, tingkat kemiskinan pada 2023 yang berada di angka 9,36 persen turun menjadi 9,03 persen pada 2024. 

Hal ini lanjut Menkeu diikuti tingkat kemiskinan ekstrem yang juga menurun dari 1,12 persen menjadi 0,83 persen. “Dari sisi kemiskinan, gini ratio dan tingkat pengangguran terjadi penurunan, ini artinya membaik. Ini adalah hasil kerja bersama dan terutama APBN yang terus bekerja luar biasa keras melindungi masyarakat dan ekonomi,”ucap Menkeu.