Tiap RW Perlu Posko Pengaduan KDRT

JAKARTA - Pemprov Jakarta dinilai perlu membentuk posko aduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat RW. Ini bisa dikerjakan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).

"Dengan adanya posko di tingkat RW, petugas bisa menyosialisasikan kepada warga. Maka, kalau ada kekerasan dalam rumah tangga dapat diketahui kondisinya," kata Ketua Komisi E DPRD Jakarta, Iman Satria, Senin (11/12).

Iman menjelaskan, nantinya para petugas posko aduanKDRTtersebut perlu juga dibekali pengetahuan mengenai penanganan korban kekerasan. Mereka juga perlu diberi pemahaman cara-cara mencegahnya.

Sebab, menurut dia, kejadian ini terus meningkat, tetapi tidak terungkap. Maka, Dinas PPAPP Jakarta harus rajin bersosialisasi dan mendengarkan keluhan masyarakat. Selain itu, Iman juga minta Dinas PPAPP menyediakan psikiater dan psikolog di setiap posko untuk memberikan penyuluhan, pendampingan hingga menyembuhkan trauma para korban KDRT.

"Jadi, kalau ada apa-apa, warga bisa lari ke posko. Maka, posko harus dekat masyarakat," ungkapnya. Dia juga mengimbau para korban untuk segera melaporkan. Mereka tidak perlu malu ataupun takut. Bila mendapat KDRT langsung laporkan. Dengan begitu diharapkan dapat meminimalkan kasus dan korban kekerasan.
Halaman Selanjutnya....