Thailand Kembali Serukan Dialog

BANGKOK - Saat pertempuran meningkat antara pemerintah militer Myanmar dan pasukan oposisi di dekat perbatasan dengan Thailand, diplomat tinggi Thailand pada Jumat (12/4) lalu mendesak semua pihak untuk terlibat dalam dialog dan mengurangi kekerasan.

Menteri Luar Negeri Thailand, Parnpree Bahiddha-Nukara, menyampaikan pengumuman tersebut saat berkunjung ke wilayah perbatasan, sehari setelah pasukan antijunta mengatakan mereka telah mengusir batalion terakhir dari pasukan junta dari pusat perdagangan utama di Negara Bagian Kayin, Myanmar, yang melintasi perbatasan dari Mae Sot.

"Thailand telah mengirimkan pesan kepada pemerintah Myanmar beberapa kali dan Asean juga telah menyampaikan pesannya," kata Menlu Parnpree kepada wartawan saat konferensi pers di Mae Sot.

Menlu Parnpree mengatakan pemerintah Thailand telah menghubungi Dewan Administrasi Negara Myanmar, nama resmi junta di Myanmar, untuk menyerukan diakhirinya kekerasan.

"Baru-baru ini terjadi diskusi di dalam Asean tentang mengeluarkan pernyataan yang menyerukan pengurangan kekerasan di Myanmar dan mendorong dialog sejalan dengan konsensus lima poin Asean ," ucap dia.

Kekerasan di Myanmar telah meningkat sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021 yang menggulingkan Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi. Hal ini menyebabkan kelompok sipil dan kekuatan etnis minoritas berperang melawan pemerintah militer.

Pada April tahun itu, para pemimpin 10 anggota Asean menyetujui lima poin rencana perdamaian untuk Myanmar dalam pertemuan darurat di Jakarta, yang dihadiri oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing, ketua junta di Myanmar. Sejak itu, blok Asia tenggara banyak dikritik karena gagal menekan pemerintah militer Myanmar untuk mematuhi rencana tersebut.

Sementara itu dua bulan lalu, pemerintah Myanmar memperkenalkan peraturan wajib militer baru yang menyebabkan beberapa warganya mengungsi ke Thailand untuk menghindari wajib militer.

Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA), Persatuan Nasional Karen (KNU), dan Angkatan Pertahanan Rakyat (PDF) melancarkan serangan besar-besaran, menyatakan kendali atas Myawaddy, sebuah kota penting yang strategis di dekat perbatasan Thailand.

"Perhatian utama Thailand adalah memulihkan perdamaian di Myawaddy, bukan hanya demi hubungan perdagangan. Jika berbagai kelompok di Myanmar dapat melakukan pembicaraan satu sama lain, Thailand akan senang dan siap bertindak sebagai mediator dan mengoordinasikan upaya tersebut," kata Menlu Parnpree kepada wartawan.

"Namun, situasi saat ini telah berdampak pada perdagangan antara kedua negara, yang sebelumnya cukup besar namun telah menurun beberapa poin persentase, penurunan yang dimulai selama pandemi Covid 19," imbuh dia.

Usir Batalion Junta

Sebelumnya pihak pemberontak antijunta dan pasukan sekutu di perbatasan Thailand-Myanmar menyatakan bahwa mereka telah mengusir batalion terakhir militer dari pusat perdagangan utama di Negara Bagian Kayin, Myanmar, kata Persatuan Nasional etnis Karen dalam sebuah pernyataan pada Kamis (11/4().

Tentara Pembebasan Nasional Karen yang merupakan pasukan sayap bersenjata Persatuan Nasional Karen (KNU), Organisasi Pertahanan Nasional Karen, dan pasukan sekutu menyerbu pangkalan junta Batalion 275 di Myawaddy pada Kamis dini hari, kata KNU.

Myawaddy sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan pemberontak, kata KNU, mengakhiri serangan mereka terhadap posisi junta di kota itu yang dimulai pada 8 April.

Sejauh ini pihak junta belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai pertempuran terbaru di Myawaddy. Sedangkan media projunta melaporkan bahwa Batalion 275 telah "menarik diri sementara" dari Myawaddy, namun mengatakan kota tersebut masih di bawah kendali militer. RFA/BenarNews/I-1